Hakim Jamaluddin Dibunuh, MA Minta Tak Hanya Hakim Tangani Terorisme Dilindungi
Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) ingin agar tidak hanya hakim yang sedang menangani kasus tindak pidana terorisme diberi perlindungan dari kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa, melainkan semua hakim.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah menuturkan perlindungan terhadap hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.
Pasal 57 PP tersebut mengatur hakim wajib mendapatkan jaminan keamanan untuk dirinya dan keluarganya saat menangani kasus hingga setelahnya dan dari kantor hingga rumah.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Bagaimana Kemenkumham membangun persatuan? “Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,“ tambahnya.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa yang memimpin pengamanan sidang MK? Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan persiapan pertama yakni rekayasa lalu lintas sekitar Gedung MK di Jalan Merdeka Barat yang bersifat situasional
"Kami mohon untuk ke depan PP tidak hanya berlaku untuk hakim yang menangani tindak pidana terorisme, juga diterapkan kepada seluruh perkara. Dengan demikian hakim mendapatkan jaminan keamanan," kata Abdullah, di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (17/12).
Pemberian perlindungan yang diatur dalam PP itu ditentukan melalui rapat koordinasi antara BNPT, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung serta kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang hukum dan HAM.
"Sekarang ini jaminan keamanan sangat rentan. Jangan hanya dikaitkan fisik dan nyawa, hakim tidak boleh didekati siapa pun, harus dijaga. Kalau Bapak-Bapak ingin putusan seadil-adilnya, jagalah hakim dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi," ucap Abdullah menegaskan.
Perlindungan Hakim usai PN Medan Jamaluddin Tewas Dibunuh
Isu keamanan hakim dinilai mendesak setelah hakim dan juga humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah jurang di Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Jumat siang. Kepolisian menduga pembunuhan terhadap Jamaluddin dilakukan secara terencana.
Hingga kini penyelidikan seperti menganalisis keterangan saksi dan alat bukti yang ada, pemeriksaan laboratorium forensik mau pun laboratorium kriminal, dan bukti-bukti lainnya masih dilakukan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaAnies menyampaikan, para ahli hukum yang tergabung dalam THN AMIN berasal dari berbagai wilayah se-Indonesia.
Baca Selengkapnya"Karena Komnas HAM menemukan ada RS yang tidak siap menangani korban."
Baca SelengkapnyaDPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca Selengkapnya