Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hendropriyono soal bom Surabaya: Yang harus diganti metode, bukan Kapolri!

Hendropriyono soal bom Surabaya: Yang harus diganti metode, bukan Kapolri! Hendropriyono. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono menegaskan isu pergantian Kapolri maupun Kepala BIN tidak perlu dihembuskan. Sebab, pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara maupun Badan Intelijen Negara (BIN) bukanlah solusi mengatasi aksi terorisme.

"Jangan ribut menyalahkan segala ganti Kapolri, ganti Kabin. Mau diganti seribu kali, tetap sama," ucap Hendropriyono di sela-sela penutupan Kongres Luar Biasa PKPI, Jakarta, Senin (14/5).

Dia menuturkan, yang harus diganti adalah cara mengatasi teror tersebut.

"Yang harus diganti metode, caranya. Menghadapi itu harus diganti," jelas Hendropriyono.

Saat ditanya soal solusinya untuk meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat Perppu Anti Terorisme? Dia memilih enggan menjawab. "Saya enggak mengerti sebagai rakyat," tukas Hendropriyono.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengatakan, peristiwa bom surabaya hari ini menunjukkan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa bagi bangsa Indonesia dan juga warga dunia yang harus kita kecam dan segera kita atasi bersama.

"Seluruh pemangku kepentingan di negara ini sudah seharusnya bergotong-royong untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menghentikan aksi terorisme sampai ke akar-akarnya," ucap Basarah.

Dia juga menyarankan, untuk segera menyelesaikan revisi UU Terorisme, agar penanggulangan berbagai aksi terorisme dapat lebih efektif lagi.

"Jika diperlukan Presiden dapat menempuh langkah hukum untuk mengeluarkan Perpu tentang Terorisme," ungkap politisi PDIP ini.

Dia juga meminta, aparat intelejen BIN, POLRI, TNI dan Kejaksaan agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai kelompok gerakan terorisme sehingga dapat melakukan pencegahan dini secara lebih cepat dan tepat.

"Masyarakat untuk tidak terpecah belah oleh upaya-upaya provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan akibat-akibat yang memperburuk situasi. Kita percayakan dan dukung pemerintah untuk mengatasi tindakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme menurut prinsip-prinsip negara hukum," tegas Basarah.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber : Liputan6.com (mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Kapolri Singgung Pemimpin Melanjutkan, Timnas AMIN Ungkap Makna Perubahan Anies-Cak Imin
Kapolri Singgung Pemimpin Melanjutkan, Timnas AMIN Ungkap Makna Perubahan Anies-Cak Imin

Timnas AMIN merespons pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo soal pemimpin pengganti Presiden Jokowi harus melanjutkan

Baca Selengkapnya
VIDEO: KERAS! Jokowi Cawe-Cawe Tegaskan Jangan Sampai Ganti Pemimpin, Ganti Visi
VIDEO: KERAS! Jokowi Cawe-Cawe Tegaskan Jangan Sampai Ganti Pemimpin, Ganti Visi

Jokowi berharap ke depan meski ganti pemimpin tidak mengganti visi negara.

Baca Selengkapnya
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.

Baca Selengkapnya
Hendropriyono soal Ketakutan Orde Baru: Itu Sejarah, Sudah Lewat
Hendropriyono soal Ketakutan Orde Baru: Itu Sejarah, Sudah Lewat

Hendro pun mengkritisi pihak-pihak yang bermoral rendah.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi
Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi

Hasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Depan Panglima TNI-Kapolri Cerita Bisa Jadi Masalah Lupa Salami Pangdam & Kapolda di Daerah
VIDEO: Jokowi Depan Panglima TNI-Kapolri Cerita Bisa Jadi Masalah Lupa Salami Pangdam & Kapolda di Daerah

Jokowi meminta TNI dan Polri mendukung transisi pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Pertemuan Jokowi dan Pj Gubernur Sebelum Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali
Hasto PDIP Ungkap Pertemuan Jokowi dan Pj Gubernur Sebelum Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KERAS! Jokowi Cawe-Cawe
VIDEO: KERAS! Jokowi Cawe-Cawe "Jangan Sampai Ganti Pemimpin, Ganti Visi"

Presiden Jokowi menghadiri apel akbar Kokam Muhamadiyah di Surakarta, Jawa Tengah

Baca Selengkapnya
Gaya Debat Gibran Bikin Mahfud dan Cak Imin Tak Berkutik, Ini Kata PDIP dan PKB
Gaya Debat Gibran Bikin Mahfud dan Cak Imin Tak Berkutik, Ini Kata PDIP dan PKB

Gaya debat Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan singkatan membuat dua lawannya, Mahfud Md dan Muhaimin Iskandar tak berkutik.

Baca Selengkapnya
Bela Kapolri, TJI Ungkap 3 Kubu Capres Gunakan Kata ‘Keberlanjutan’
Bela Kapolri, TJI Ungkap 3 Kubu Capres Gunakan Kata ‘Keberlanjutan’

Menurut Reza, tidak ada yang salah atas statement Kapolri tersebut

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Sindir Pidato Malin Kundang Prabowo, Sebut Satu Bulan Terakhir Sering Blunder
VIDEO: Hasto PDIP Sindir Pidato Malin Kundang Prabowo, Sebut Satu Bulan Terakhir Sering Blunder

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan capres nomor urut dua Prabowo Subianto yang meminta untuk menghargai

Baca Selengkapnya