Follow
ICW nilai jaksa tipikor belum maksimal tuntut pelaku korupsi
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai para jaksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak mempunyai inovasi dalam melakukan penuntutan. ICW mencatat pada Semester I Tahun 2017, jaksa rata-rata menuntut dalam kategori yang rendah.
"Rata-rata tuntutan yang diajukan oleh jaksa selaku penuntut umum adalah 4 tahun atau 48 bulan penjara dari jumlah terdakwa sebanyak 244 terdakwa," kata Peneliti ICW, Aradila saat konferensi pers di Kantor Sekertariat ICW, Jakarta, Minggu(13/8).
ICW beranggapan jaksa belum menjalankan perannya dan memaksimalkan hukuman untuk para koruptor. Sehingga masyarakat tidak bisa menyalahkan pengadilan jika memvonis terdakwa tindak pidana korupsi dengan hukuman ringan dan tanpa tambahan.
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang dituntut 4 tahun penjara? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang divonis 4 tahun penjara? Siska Wati divonis penjara empat tahun dalam kasus korupsi pemotongan dana insentif aparatur sipil negara BPPD Sidoarjo senilai Rp8,5 miliar.
-
Siapa yang dituntut 4 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum..
-
Apa pasal yang dikenakan pada pelaku? Para pelaku terjerat pasal penganiayaan dan pencabulan anak yakni pasal 76 C dan Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
"Padahal UU Tipikor sudah memberikan keleluasaan kepada jaksa untuk melakukan perampasan hak. Hak itu sudah diberikan kepada jaksa, tapi tidak dipergunakan," ucapnya.
Aradila mengatakan tidak banyak vonis-vonis pengadilan yang menjatuhkan hukuman tambahan seperti perampasan hak. "Hukuman tambahan seperti pencabutan hak, pencabutan hak politik, atau pencabutan hak mendapatkan remisi."
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Gazalba membandingkan tuntutan yang dialamatkan kepada dirinya dengan tuntutan-tuntutan lain pada kasus serupa dengan nilai gratifikasi yang lebih besar.
Baca Selengkapnya
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca Selengkapnya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca Selengkapnya