Imparsial sebut dokumen TPF Munir bisa jadi sengaja dihilangkan

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyatakan dokumen asli Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir bisa jadi sengaja dihilangkan. Sebab, pembunuhan Munir merupakan pembunuhan politik yang melibatkan operasi bersifat rahasia, terencana, dan bersekongkol.

Dia mengatakan, kemungkinan ini diduga lantaran ada kekuatan yang memiliki keahlian khusus agar penyelesaian kasus Munir disetop permanen.

"Menyelesaikan kasus Munir tidak ada kendati sehingga kemudian mereka berdalih dengan cara dokumennya enggak ada dengan harapan dokumen hilang sehingga tidak ada proses hukum dan sebagainya. Itu bisa jadi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/10).

"Bisa jadi yang ketiga adalah kemungkinan dokumen ini sengaja dihilangkan. Artinya ini bentuk suatu operasi khusus yang bekerja untuk menghilangkan dokumen ini dengan harapan ini akan jadi hambatan untuk proses hukum. Keempat bisa jadi dari buruknya administrasi publik. Dan kelima bisa bagian dari komoditas politk untuk tidak memeriksa. Itu semua kemungkinan," jelasnya.

Dia menegaskan upaya pengungkapan pembunuhan Munir belum selesai. Sebab, hingga kini beberapa temuan TPF Munir belum ditindaklanjuti. Karena itu, dia menyatakan keterangan yang disampaikan mantan Seskab Sudi Silalahi yang mengatakan rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY adalah tidak benar.

"Keterangan dari mantan Seskab era SBY, Sudi Silalahi menyebutkan bahwa rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY, adalah pernyataan yang tidak benar," katanya.

Dia mengatakan, kasus pembunuhan Munir ini hanya baru menindak pelaku di lapangan. Sementara otak intelektualnya sama sekali belum tersentuh hukum.

Al Araf mendesak pemerintahan Jokowi segera mengambil langkah tegas dan nyata mencari dan membuka dokumen asli TPF Munir kepada publik. Setelah itu, Jokowi juga harus menindaklanjuti semua hasil temuan TPF.

"Kontroversi seputar hilangnya dokumen TPF itu sejatinya tidak akan dan tidak perlu terjadi, jika pemerintah, baik masa SBY maupun Jokowi hari ini, memiliki kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Masalahnya, kemauan politik rendah dan terlihat setengah hati," tanda Al Araf.

Gabungan kelompok pegiat HAM ini terdiri dari Imparsial, KontraS, LBH Jakarta, Setara Institute, dan mantan Anggota TPF. (mdk/dan)