Indonesia Kecam Pemberian Oxford Freedom of the City Award Kepada Benny Wenda
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan Dewan Kota Oxford yang telah memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda pada tanggal 17 Juli 2019.
KBRI London menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
"KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai 'peaceful campaigner for democracy' di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua," tulis KBRI London melalui siaran pers, Kamis (18/7).
-
Dimana penghargaan diberikan? Penghargaan tersebut telah diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI, Hendrar Prihadi, kepada Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi, Dani Al Sofyan, dalam forum ISPE yang digelar 14 Juni 2024 lalu.
-
Siapa yang menerima penghargaan Merdeka Awards? Penghargaan Merdeka Awards diterima langsung oleh Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (3/8/2023).
-
Siapa yang menerima penghargaan? Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut mengatakan bahwa penghargaan tersebut tentu akan menjadi pelecut dan penyemangat bagi BRI, utamanya dalam melanjutkan transformasi yang terus dijalankan.
-
Siapa yang memberikan penghargaan? Menurut pernyataan resminya, Selasa (24/9), penghargaan ini menunjukkan bahwa Gojek diakui sebagai penyedia layanan ride-hailing yang paling dipilih oleh pengguna saat menggunakan angkutan umum di Jakarta.
Lebih lanjut, KBRI London menyatakan bahwa pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi Benny Wenda dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
"Pemerintah Indonesia mencatat pernyataan tegas Pemerintah Inggris yang mendukung penuh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bahwa pemberian penghargaan tersebut tidak mewakili posisi Pemerintah Inggris."
"Pemerintah Indonesia menghargai sikap Inggris yang tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, dan pengakuan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Posisi Indonesia terhadap gerakan separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu senti pun untuk menegakkan NKRI."
Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya.
"Dengan tindakan itu, Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013. Pemberian penghargaan kepada orang tersebut juga mengurangi kredibilitas kota Oxford sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia."
KBRI London berpandangan bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia – Inggris, khususnya dengan Kota Oxford, terutama disaat kedua negara tengah merayakan 70 Tahun hubungan diplomatik.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Anies, kebebasan berpendapat di Indonesia sedang mengalami masalah.
Baca SelengkapnyaAksi dari para aparat polisi saat menangani massa demonstran tolak RUU Pilkada disorot profesor di Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny
Baca SelengkapnyaRektor Unika menceritakan dihubungi orang mengaku polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko
Baca SelengkapnyaAnies juga menyoroti indikator-indikator yang menunjukkan kemunduran Indonesia dalam ranah kegiatan negara dan demokrasi.
Baca SelengkapnyaBenny menegaskan, kekerasan tersebut merupakan tindakan yang menghancurkan keadaban Pancasila.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaTercatat BEM UGM dua kali memberikan kritik dalam bentuk poster dan baliho kepada Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkap masih ada masalah kebebasan berekspresi di Indonesia hari ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menjawab soal kritikan dari BEM UGM
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyamaikan uneg-unegnya saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD.
Baca Selengkapnya