Ingin punya rumah di Jakarta harus punya gaji minimal Rp 7 juta

Merdeka.com - Harga rumah di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah mencapai angka di atas Rp 300 juta. Harga selangit itu membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak mampu menjangkau.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ali Tranghanda, pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW). Dia mengatakan, untuk bisa mencicil rumah di wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini paling tidak harus punya penghasilan Rp 7,5 juta hingga Rp 10 juta.

Selain karena biaya cicilan yang mahal pembeli juga harus merasakan beban bunga KPR tinggi. Saat ini BI rate naik mencapai 7,75 persen.

"Dulu orang bisa mimpi buat beli rumah di sini. Sekarang mimpi pun rasanya mustahil," kata Ali, Jumat (13/2).

Harga rumah Rp 300 juta itu paling murah di Jabodetabek. Itupun untuk rumah minimalis dan tipe 36. Kalaupun mau mencari yang berada di kisaran harga ini, masyarakat harus mencarinya di pinggiran kota Jakarta seperti Depok, Parung, Bekasi, dan Cileungsi. Untuk MBR yang bekerja di tengah kota tentu harus mengeluarkan cost transportasi lebih besar jika membeli rumah di pinggiran Jakarta.

"Misalkan beli rumah di Parung, kerja di Jakarta, ongkosnya sehari bisa 50 ribu. Sebulan 20 hari kerja bisa habis 1 juta buat ongkos transport saja. Belum lagi makan, service kendaraan, dan pengeluaran lainnya," tutur Ali.

Di samping itu MBR juga harus membayar uang muka sebesar 30 persen dari harga beli. Misalkan harga belinya Rp 300 ribu, berarti MBR harus punya uang sebesar Rp 90 juta untuk membayar uang muka. Jadi kalau aman, menurut Ali, harus punya penghasilan paling tidak Rp 10 juta. Penghasilan Rp 7,5 juta itu sudah pas-pasan.

"Kalau sudah bicara MBR, solusi satu-satunya adalah pemerintah. Pemerintah harus effort lebih keras lagi untuk bisa membantu MBR. Ini kan memang persoalan kepentingan publik. Jadi pemerintah harus turun tangan," ujarnya.

Salah satu program pemerintah yang akan dijalankan adalah membangun sejuta rumah untuk rakyat kecil. Menurut Ali program tersebut hanya mimpi dan omong kosong. Sebab, dahulu pun pemerintah pernah membuat program serupa, yaitu akan membangun 200 ribu rumah untuk rakyat kecil. Tapi tidak terealisasi.

"Ngimpi, bangun sejuta rumah itu enggak gampang. Siapa yang mau membangun. Pemerintah harusnya punya kebijakan untuk menjamin harga tanah murah. Punya bank tanah. Jadi pengembang juga tidak ragu untuk membantu mewujudkan program tersebut," jelasnya.

Saat ini pemerintah, menurut Ali, belum menerapkan sistem bank tanah. Ini nantinya untuk menjamin pengembang agar aman untuk membangun perumahan rakyat. Jadi pengembang tidak perlu takut rugi karena tanah yang naik. Ada tanah yang harus dipatok harganya oleh pemerintah agar tidak naik. Selain itu pemerintah belum memiliki lembaga yang fokus mengurus pembangunan rumah untuk rakyat kecil.