Istana: Batasi Internet di Papua Perintah Undang-undang

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga saat ini masih melakukan pemblokiran akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat untuk meredam gejolak di tanah Cendrawasih. Tenaga Ahli Deputi IV Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan, pemblokiran tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

"Perintah undang-undang kepada pemerintah untuk membatasi penggunaan internet yang hari ini kita juga hanya bisa dapat bicara telepon lewat GSM. Pengiriman data dan video itu yang menjadi cikal bakal dari berita bohong, sehingga eskalasi itu cukup besar," kata Ali di Jakarta, Sabtu (31/8).

Dia menjelaskan, pembatasan tersebut akan dilakukan sampai kondisi di Bumi Cendrawasih kondusif. Serta menunggu Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Wiranto memberikan izin akses internet bisa dibuka kembali.

"Kita menunggu Presiden mengupdate informasi dari pak Menko Polhukam, Panglima, dan Kapolri. Pernyataan ini adalah pernyataan resmi KSP untuk dan atas nama pemerintah saya menyampaikan dan mengambil aspirasi," kata Ngabalin.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengaku tak segan-segan melambatkan akses internet di Papua. Hal itu, kata dia dilakukan untuk kepentingan bangsa.

"Saya tak ragu-ragu untuk setiap saat melemot-kan medsos enggak ada masalah, tapi kalau memang sudah membahayakan kepentingan nasional," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Wiranto menjelaskan, penyebaran berita bohong bisa viral lewat media sosial. Karena itu, pemerintah merasa perlu membatasi internet terutama di kawasan Papua yang sedang terjadi konflik.

"Satu viral salah satu penyebaran berita bohong, salah satu alat propaganda yang menyerang pemerintah itu lewat apa? Lewat medsos. Apa kita biarkan? provokasi, membakar-bakar masyarakat, menyebarkan berita bohong lewat media sosial," ungkapnya.