Jadi Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Tegaskan Loyal kepada Presiden
Agus bakal membuat prajurit TNI menjadi profesional seiring dirinya dipercaya Jokowi menjadi seorang calon Panglima TNI.
Sebagai prajurit, Agus siap ditempatkan dimana saja.
Jadi Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Tegaskan Loyal kepada Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. Dengan penunjukkan ini, Agus menyatakan akan loyal terhadap Jokowi.
"Saya sih loyal kepada panglima tertinggi saya, presiden," kata Agus usai mendampingi Menhan Prabowo meresmikan Rumah Sakit (RS) Tingkat III Salak dr H Sadjiman, Bogor, Rabu (1/11).
Sebagai prajurit, Agus siap ditempatkan di mana saja.
Dia bercerita pernah bertugas di Timor-Timur dan Poso.
"Karena sebelum di sini pun, saya ditempatkan di mana saja, pernah di Tim-Tim. Saya dulu menyelesaikan sampai 1999 terakhir di sana, kemudian di Poso juga. Jadi saya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja," tuturnya.
merdeka.com
Agus bakal membuat prajurit TNI menjadi profesional seiring dirinya dipercaya Jokowi menjadi seorang calon Panglima TNI.
"Kita akan buat prajurit yang profesional," kata Agus.
Sementara itu, berkaitan dengan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR, Agus mengaku belum mengetahui detail kapan pelaksanaannya.
"Saya belum dengar kapan fit and proper test," kata Agus.
merdeka.com
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkap uji kelayakan dan kepatutan panglima TNI akan digelar sebelum tanggal 21 November 2023. Komisi I belum mendapatkan tanggal pasti karena menunggu Badan Musyawarah DPR. Meutya menjelaskan, DPR memiliki waktu 21 hari untuk memproses surat presiden terkait calon Panglima TNI.
merdeka.com
"Fit and proper tes ditunggu, dan penugasannya belum sampai ke komisi 1, masih di Bamus, jadi artinya apa prinsipnya kita punya waktu 21 hari, jadi enggak mungkin lewat tanggal 21 begitu ya. Tapi sebelumnya mungkin," kata politikus Golkar ini di DPR.
"Jadi kalau ditanya tanggal sebelum tanggal 21," kata ya.
Sementara informasi yang dihimpun uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada 14 November mendatang. Meutya menyebut bisa lebih cepat tergantung keputusan pimpinan DPR.
"Kurang lebih seperti itu, tapi kita liat perkembangannya, kalau dari pimpinan DPR turunkan lebih cepet, kita bisa buat lebih cepet. Intinya adalah sebelum tanggal 21 ini harus selesai di DPR dibawa ke Paripurna," jelas Meutya.
