Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jadi pimpinan Banggar, Olly Dondokambey tak tahu soal anggaran e-KTP

Jadi pimpinan Banggar, Olly Dondokambey tak tahu soal anggaran e-KTP Olly Dondokambey diperiksa KPK. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009-2014, Olly Dondokambey hadir memberikan kesaksian dalam sidang ke-12 dugaan korupsi proyek e-KTP. Pada kesempatan itu, dia mengaku tak tahu menahu anggaran yang diajukan dalam proyek senilai Rp 5.9 triliun tersebut.

Dia menerangkan ketidaktahuannya mengenai anggaran tersebut karena divisi yang berbeda, yakni pembahasan dana transfer untuk daerah.

"Rentang waktu 2009 ada bahas anggaran Kemendagri untuk e-KTP?" tanya Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Abdul Basir kepada Olly di persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/4).

Orang lain juga bertanya?

"Kebetulan saya wakil ketua (Banggar) bidang transfer daerah jadi tidak bahas belanja departemen, misalnya belanja DAK, DAU jadi saya tidak pernah dengar belanja departemen," jawab Olly.

"Bagaimana tidak pernah dibahas?" cecar jaksa lagi.

"Itu urusan pemerintah. Panitia anggaran menerima nota keuangan baru diserahkan ke komisi terkait yang dibahas berapa besar asumsi makro tidak ada pembahasan belanja," ujarnya.

Dalam surat dakwaan milik Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto mantan pejabat pembuat komitmen Kemendagri, sejumlah nama disebut-sebut menerima uang dari proyek yang telah jadi bancakan itu. Proyek senilai Rp 5.9 triliun itu ditaksir menimbulkan kerugian negara Rp 2.3 triliun.

Anggota Komisi II DPR selaku mitra Kementerian Dalam Negeri pun disebut-sebut menerima aliran uang dari proyek tersebut. Termasuk Olly, mantan anggota Komisi II DPR yang disebut menerima USD 1.200.000.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Tom Lembong soal Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Respons Tom Lembong soal Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Tidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.

Baca Selengkapnya
Bahlil Ungkap 2 Kementerian jadi Biang Kerok Sistem OSS Belum Maksimal
Bahlil Ungkap 2 Kementerian jadi Biang Kerok Sistem OSS Belum Maksimal

Tersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.

Baca Selengkapnya
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN

Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.

Baca Selengkapnya
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Jawab Isu Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Bahlil di Istana IKN
Menko Airlangga Jawab Isu Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Bahlil di Istana IKN

Airlangga mengaku belum mengetahui informasi terkait rencana reshuffle kursi Menteri ESDM tersebut.

Baca Selengkapnya