JK Sebut Anggota Pasukan Perdamaian PBB Perlu Modernisasi, Termasuk Indonesia
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka konferensi internasional dengan tema persiapan pasukan bersenjata modern untuk operasi perdamaian di abad ke-21. Dalam sambutannya JK menilai misi perdamaian PBB membutuhkan modernisasi dimulai dari angkatan bersenjata di negara-negara peserta.
"Misi perdamaian PBB membutuhkan modernisasi yang dimulai dari angkatan bersenjata negara-negara kontributornya," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).
Modernisasi tersebut kata JK tidak hanya terbatas pada teknologi serta doktrin modern. Melainkan berbagai kapabilitas dan soft skill yang dibutuhkan para penjaga perdamaian.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai teknologi alutsista bekas? 'Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun,' kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana cara Kemnaker meningkatkan kompetensi SDM? “Kemnaker tidak hanya membangun gedung workshop, tetapi juga penyediaan alat-alat penunjang pelatihan, penyiapan calon instruktur, dan pengelola serta program pelatihan,“ ucapnya.
-
Mengapa Jokowi meminta TNI-Polri belajar teknologi? Maka dari itu, Jokowi menilai penguasaan teknologi semakin dibutuhkan. Sehingga, TNI-Polri mesti adaptif mempelajari ilmu pengetahuan teknologi.
-
Kenapa Kemnaker dorong peningkatan kompetensi SDM? Untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Pemerintah menebitkan Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
-
Apa itu JKN? Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu kebijakan paling signifikan dalam sektor kesehatan di Indonesia.
"Hal-hal seperti kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, ataupun pemahaman memadai terhadap hukum kemanusiaan internasional," ungkap JK.
Dengan kata lain, kata dia misi perdamaian PBB membutuhkan upaya setiap negara kontributornya dalam membangun angkatan bersenjata yang kapabel dan tepat guna. Tidak terkecuali Indonesia. RI ungkap JK, sedari dulu telah mencanangkan komitmennya terhadap misi perdamaian PBB.
"Melalui kontribusi yang dimulai hanya 1 dekade setelah kemerdekaannya. Pada tahun 1957, Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dengan mengirimkan personel militer ke misi UN Emergency Force di Mesir. Sejak itu, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 38 ribu pasukan penjaga perdamaian PBB," ungkap JK.
Saat ini, ungkap JK, Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara pengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB, baik militer maupun polisi. Rekam jejak tersebut kata JK telah menjadikan peacekeeping sebagai salah satu unggulan diplomasi Indonesia dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas.
"Rekam jejak peacekeeping juga telah menghantarkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020," papat JK.
JK menjelaskan lebih dari 2.800 personel militer dan polisi Indonesia, termasuk 100 perempuan, tengah bertugas di misi-misi penjaga perdamaian PBB. Beberapa kontribusi terkini Indonesia antara lain adalah Satuan Gerak Cepat berkekuatan 850 orang ke Republik Demokratik Kongo; Formed Police Unit berkekuatan 140 orang di Republik Afrika Tengah; dan 81 Perwira Polisi Individu ke berbagai misi PBB.
"Ini saya sampaikan pada kesempatan Leaders’ Summit tahun 2015 di New York, dan kami berbangga bahwa Indonesia telah berhasil mencapai aspirasi tersebut," ungkap JK.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, untuk menggapai cita-cita Indonesia Maju dan Unggul di tahun 2045, butuh kerja keras.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota Polri, Jokowi berpesan agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Agus saat memaparkan visi dan misi dalam menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) di hadapan anggota Komisi I DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Perwira TNI-Polri Kuasai Teknologi: Perang Siber Robohkan Fungsi Keamanan Pertahanan
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan, disrupsi teknologi sudah melanda semua negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong transisi energi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaOECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
Baca SelengkapnyaAda 833 lulusan dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap kepada seluruh perwira TNI dan Polri menjadi sosok yang unggul hingga profesional
Baca SelengkapnyaSelain itu Jokowi usai upacara HUT ke-79 TNI juga menyinggung isu penting terkait konflik timur tengah
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital
Baca SelengkapnyaPersoalan SDM sudah tertuang dengan jelas dalam program utama PSI yang identik dengan anak muda.
Baca Selengkapnya