Jokowi dan Komnas HAM prihatin kualitas hormati yang berbeda menurun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang pimpinan Komnas HAM ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/12) malam. Dalam kesempatan ini, Jokowi membahas terkait menurunnya penghormatan terhadap keberagaman.

"Kami diskusikan dengan presiden, terkait dengan keprihatinan kita semua mengenai menurunnya kualitas penghormatan kita kepada orang lain, kepada mereka yang berbeda. Baik berbeda agama, aliran kepercayaan, aliran majhab agama, perbedaan suku, ras, ini memprihatinkan kita," ungkap Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhamad Imdadun Rahmat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Imdadun, Jokowi menyinggung bahwa intoleransi rupayanya mulai menjalar pada aksi kekerasan. Tak hanya itu, intoleransi juga mengakibatkan orang lain tidak bebas berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, hingga tak bebas berakademis.

"Kelompok-kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus. Ini memprihatinkan kita semua," sambung Imdadun.

Lantaran kondisi memprihatinkan itu masih terus terjadi, pemerintah dan Komnas HAM sepakat membentuk tim guna merespons pelanggaran-pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama. Namun, tim itu belum ditentukan siapa saja anggotanya.

"Akan dibentuk tim khusus semacam task force untuk meng-handle penyebaran-penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamentalis, dan virus-virus kekerasan. Akan ada upaya sistematis untuk membendung itu, selain penegakan hukum. Jadi kalau ada kelompok intoleran melakukan pelanggaran hukum maka pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk menindak," beber dia.

Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menambahkan, Presiden Jokowi akan menentukan siapa saja yang layak masuk dalam tim tersebut. Rencananya, anggota tim akan direkrut dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan sipil.

"Nanti dari presiden yang menentukan. Dan bahkan presiden katakan akan mencari juga dari kelompok-kelompok sipil. Dan juga dalam rangka penguatan nasionalisme dan kebangsaan," tukas dia. (mdk/eko)