Jokowi: Minggu Depan Vaksinasi, Harinya Menunggu Izin BPOM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan minggu depan. Kendati begitu, menurut Jokowi, jadwal vaksinasi masih menunggu Emergency Use Authorization (EUA) atau izin edar dalam kondisi darurat vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Minggu depan, harinya apa ? menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM itu, tahapan itu harus kita lalui, kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar kita, ya kita belum bisa vaksinasi," kata Jokowi kepada para penerima bantuan modal kerja (BMK) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1).

"Saya enggak tahu keluarnya kapan bisa hari ini bisa Senin bisa Selasa, tapi kita harapkan izin darurat itu segera dikeluarkan oleh BPOM," tambah Jokowi.

Setelah ada izin dari BPOM, Jokowi nantinya akan disuntik vaksin untuk pertama kali. Dia berharap 70 persen penduduk Indonesia bisa divaksin untuk mencapai kekebalan komunal.

"Sehingga jangan sampai tidak ada yang mau divaksin, semua 70 persen mau divaksinasi," tegas Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan tidak ada yang diragukan lagi dari vaksin tersebut. Sebab MUI pun sedang menguji terkait kehalalan. Tidak hanya itu, Jokowi juga menargetkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiki agar vaksinasi dalam jangka satu tahun.

"Selesainya kapan kita berharap selesainya tidak lebih dari setahun, kalau mundur dikit enggak apa-apa tapi sudah saya minta kepada menteri tidak lebih dari satu tahun agar kita bisa kembali normal, usaha bapak normal kembali," ungkap Jokowi.

Vaksinasi Covid-19 ke 1,6 Juta Tenaga Kesehatan Ditargetkan Selesai Februari

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menargetkan, vaksinasi Covid-19 tahap awal kepada tenaga kesehatan dapat rampung pada Februari 2021. Adapun program vaksinasi virus corona rencananya akan dimulai pada pekan depan.

"Tahap pertama yang 1,6 juta tenaga kerja kesehatan ini kami rencanakan selesai di bulan Januari dan Februari," katanya dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1).

Setelah tenaga kesehatan sudah selesai, maka tahapan berikutnya yakni, vaksinasi kepada 17,4 juta tenaga layanan publik. Selanjutnya, 21,5 juta masyarakat dengan usia lanjut.

"Kami harapkan bisa kita mulai di bulan maret atau April tahun ini juga," ucapnya.

Kendati begitu, Budi mengakui, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar target vaksinasi Covid-19 tercapai. Dia meminta seluruh Puskesmas, rumah sakit dan klinik segera mendaftar ke aplikasi P-Care BPJS.

"Karena kalau belum mendaftarkan, akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksinasi ini. Terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI," jelasnya.

Selain itu, dia mengingatkan, seluruh Puskesmas apabila kekurangan fasilitas lemari es atau cold chain untuk menyimpan vaksin. Menurut dia, puskesmas dapat memintanya kepada Dinas Kesehatan terdekat atau Kementerian Kesehatan agar dapat langsung ditangani.

"Kalau perlu juga bisa dikirimkan ke Twitter sama Instagram-nya saya atau Facebook-nya saya supaya kami bisa cepat menangani," tutupnya.

Seperti diketahui, vaksin Covid-19 dari Sinovac sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan pendistribusian tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan vaksin yang merata.

Wiku menegaskan vaksin yang sedang didistribusikan akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dia juga memastikan bahwa vaksin akan disuntikkan setelah mendapat Emergency Use of Authorization (EUA) atau izin darurat dari BPOM.