Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan yang luas sebagai ibu kota baru. Tiga daerah menyiapkan lahan dengan luas yang bervariasi mulai dari, 80 hektare, 120 ribu hektare, hingga 300 ribu hektare.
"Kami menyiapkan tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya, ada 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan juga 300 ribu hektare yang telah disediakan," ujar Jokowi saat menyinggung wacana pemindahan ibu kota di depan pimpinan lembaga di Istana Negara Jakarta, Senin (6/5).
Kendati begitu, Jokowi mengaku pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi lokasi ibu kota baru. Menurut dia, lahan yang disediakan oleh tiga daerah ini sudah melebihi luas Jakarta.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Dimana Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan di IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama pembangunan atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
-
Dimana Jokowi akan bekerja di IKN? 'Kalau kantor presiden, Istana Presiden insyaallah sudah siap pada bulan Juli itu,' kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
"Jakarta (luasnya) 66 ribu hektare sehingga apa yang tersedia lebih dari cukup kalau hanya dipake ibu kota pemerintahan. Ini tinggal memutuskan," kata dia.
Jokowi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah melakukan kajian terkait anggaran pemindahan ibu kota. Dari hasil kajian, dia menuturkan bahwa pemindahan ibu kota tak akan membebankan APBN, asalkan tidak dikerjakan selama satu tahun.
"Anggaran (pemindahan ibu kota) kita siap menjalankan keputusan ini. Tetapi saya sampaikan pada Menkeu bahwa tidak membebani APBN. Akan kita cari skema khusus sehingga ibu kota jadi, tapi APBN tidak terbebani," jelas dia.
Sebelumnya, Jokowi menjelaskan alasan ibu kota harus dipindahkan lantaran penduduk Pulau Jawa sudah begitu padat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan Pulau Jawa sudah dihuni oleh sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 149 juta orang.
Sementara, pulau-pulau lain seperti Sumatera dihuni 21 persen dari total penduduk Indonesia, Kalimantan baru 6 persen, Sulawesi 7 persen, serta Maluku dan Papua masing-masing 6 persen.
Jokowi menyatakan dari sisi lingkungan, posisi Jakarta berada di dalam ring of fire dan selalu dilanda banjir. Selain itu, ketersediaan air bersih di Jakarta juga perlu diperhatikan.
"Oleh sebab itu pemindahan ibu kota ini akan segera kami putuskan. Tapi saat ini kami akan konsultasikan kepada lembaga-lembaga terkait dengan ini," pungkasnya.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi masih mempertanyakan apakah fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah siap atau belum
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi direncanakan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaKepala negara selalu memantau perkembangan pembangunan dan fasilitas di IKN.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengklaim saat ini banyak investor yang mengantre untuk berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, IKN merupakan sebuah kota maju untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaKepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya kesiapan di lapangan sebelum menandatangani Keppres itu.
Baca SelengkapnyaPrabowo memastikan pembangunan IKN yang dimulai di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan mangrak.
Baca Selengkapnya