JR Saragih tidak akan ditahan selama penyidikan

Merdeka.com - Bakal calon Gubernur Sumut, Jopinus Ramli (JR) Saragih, sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan surat palsu. Pengarah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut, Kombes Pol Andi Rian Djajadi, menyatakan bahwa ketua DPD Partai Demokrat itu tidak akan ditahan selama proses penyidikan.

"Belum, waktunya cukup singkat ya artinya penyidik saat ini hanya diberikan waktu berdasarkan Undang-Undang hanya 14 hari penyidikan. Jadi menurut saya jika 14 hari dapat kita buktikan, kemudian jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara sudah lengkap, saya kira (penahanan) tidak perlu dilakukan," kata Andi kepada wartawan, Jumat (16/3).

Menurut pria yang juga menjabat Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut ini, pihak pengadilan lah yang akan menentukan apakah JR akan ditahan atau tidak.

"Penahanan nanti pengadilan yang menentukan," sebut Andi.

Sesuai surat panggilan yang sudah dijemput kuasa hukumnya, JR Saragih rencananya akan diperiksa di Sentra Gakkumdu pada kantor Bawaslu Sumut, Jalan H Adam Malik, Medan, Senin (19/3).

Seperti diberitakan, Tim Sentra Gakkumdu Sumut menetapkan JR Saragih sebagai tersangka pengguna dokumen palsu. Bupati Simalungun ini dijerat dengan Pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto diduga telah dipalsukan pada bagian legalisasi fotokopi ijazah SMA yang digunakan JR Saragih saat mendaftar ke KPU Sumut.

Andi kembali memaparkan pihaknya sudah memiliki bukti kuat untuk menyidik kasus dugaan penggunaan surat palsu ini. Bukti yang mereka pegang di antaranya spesimen tanda tangan asli Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Andrianto, dan surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyatakan mereka tidak pernah melegalisasi fotokopi ijazah yang digunakan JR Saragih saat mendaftarkan diri ke KPU Sumut.

"Senin lalu tim Gakkumdu berangkat ke Jakarta, ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, langsung mengumpulkan spesimen, langsung diuji ke Laboratorium Forensik, hasilnya tidak identik. Oleh karena itu objek dari perkara ini bukan ijazah palsu, tapi adalah legalisir yang palsu di dalam fotokopi ijazah," jelas Andi.

Ditanya tentang pihak lain yang terlibat dalam pemalsuan itu, Andi menyatakan mereka belum menyidiknya.

"(Kita) fokus pada siapa yang menggunakan, kita tidak ke sana," jelas Andi.

Penetapan status tersangka ini menambah masalah yang dihadapi JR Saragih. Sebelumnya, di hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (Sumut) tetap menyatakan Bupati Simalungun ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Gubernur Sumut.