Kang Emil Lantik 24 Pejabat Pemprov Jabar untuk Capai Visi Misi
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik 24 pejabat struktural atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jabar. Jumlah pejabat yang dilantik itu diluar dari kebijakan lelang terbuka untuk 15 jabatan pimpinan tinggi pratama yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.
Pelantikan para kepala dinas, staf ahli dan asisten daerah digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (04/01/19). Dia menginginkan pejabat yang bekerja di dinas bisa menyesuaikan diri dengan pola kerjanya yang cepat.
Kang Emil menyatakan sejak dilantik pada 5 September 2018, dia sudah beradaptasi di lingkungan Pemprov Jabar. Dia menegaskan momentum awal tahun 2019 sudah saat mesin birokrasinya harus dilakukan penyegaran untuk menuntaskan target visi misinya.
-
Kapan target kinerja Pemprov Kaltim tercapai? Dengan demikian, Pemprov Kaltim berhasil mencatat hasil yang gemilang dalam mencapai target RPJMD selama lima tahun terakhir.
-
Kenapa Kaltim punya target zero persen kemiskinan? Target zero persen tingkat kemiskinan Kaltim, dicanangkan Gubernur bukan tanpa alasan. Putra daerah asal Kutai Timur itu menyebut, Kaltim adalah daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA).
-
Bagaimana cara BKPM mencapai target Indonesia Emas? Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka hilirisasi sebagai dongkrak yang efektif. Bahlil juga menuturkan, pemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi. Di antaranya, minyak dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.'Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,' imbuhnya.
-
Apa yang BUMDes Karangtalun optimalkan? Ada potensi desa lain yang hendak mereka optimalkan demi mewujudkan ketahanan ekonomi warga semaksimal mungkin.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa misi utama Gubernur Kalsel dalam Turun ke Desa? Mengusung misi mulia yaitu menangani inflasi, stunting, perekaman e-KTP dan penanaman pohon serta meyapa masyarakat, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, pimpin rombongan Turun ke Desa (turdes) yang ke 9 menuju ke 11 kabupaten se-Kalsel.
Untuk itu, dia menerapkan kontrak kerja antara Gubernur dengan pejabatnya. Bila kinerjanya tidak bisa memenuhi harapan maka akan ada penyesuaian sesuai aturan berlaku. Menurut Emil, jabatan bukanlah hadiah tetapi harus didapatkan dengan prestasi.
"Nanti kalau tidak memungkinkan dia harus menyesuaikan karena nanti akan ada kontrak kerja karena jabatan ini kan bukan hadiah tapi harus didapatkan dengan prestasi," katanya.
Emil menuturkan, salah satu instrumen keberhasilan misalnya target 100 desa menjadi desa digital harus seluruhnya tercapai. Adapun serapan anggaran di tiap OPD minimal harus diangka 90 persen.
"Instrumen keberhasilannya ya target-target tercapai, misalnya kalau saya targetkan 100 desa jadi desa digital ya harus 100, anggaran minimal 90 persen jangan sampai 60 persen," jelasnya.
Baginya, rotasi jabatan adalah hal biasa dalam roda pemerintahan. Ia optimis dengan komposisinya sekarang ditambah 15 jabatan tinggi pratama yang dilelang secara terbuka akan membawa Jawa Barat sesuai dengan komitmennya.
"Sebagai Gubernur baru, saya butuh spek-spek yang sesuai, saya mah gak macem-macem, semua konsultasi ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," katanya.
Ia menyanggah anggapan bahwa pejabat ini adalah titipan karena ia memenangkan Pilgub Jabar tahun lalu. Profesionalisme dalam pengisian jabatan-jabatan strategis ditunjukan dengan terbukanya seleksi.
"Yang ada titipan itu kalau gak dilelang, itu baru ada titipan. Kalau seleksi terbuka mah independen, panelisnya independen," ujarnya.
"Memaksakan diri harus dari pemprov sendiri, terus yang dikorbankan kemajuan pembangunan, perubahan yang harus ngabret hanya demi alasan yang sebenarnya tidak sesuai hukum. Justru pertanyaannya balik kepada yang bertanya, kenapa kok keberatan? Jangan-jangan ada kepentingan," tandas Emil.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Demokrat ini berharap, target tersebut bukan sekadar capaian program Kementerian ATR/BPN saja.
Baca SelengkapnyaMendagri menggarisbawahi pentingnya peran kepala desa atau lurah sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaEdy Rahmayadi berjanji akan membenahi infrastruktur jika menang Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaAdapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Cilegon kembali melakukan langkah strategis dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.
Baca SelengkapnyaSaat Pilpres edisi sebelumnya, PKS yang saat itu menjadi koalisi pendukung Prabowo Subianto bisa menjadikan Jabar lumbung suara.
Baca SelengkapnyaSelain visi Indonesia Emas, Tomsi juga menegaskan sejumlah tugas dan wewenang anggota DPRD provinsi.
Baca Selengkapnya10 Program prioritas yang digalakkan oleh Pj Gubernur Jateng secara simultan dikerjakan guna mendapatkan output yang jelas.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Bontang, Najirah pun mengajak kepada seluru OPD di lingkungan Pemkot Bontang agar paham dengan seluruh instrumen digital yang digunakan.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebutkan ada tujuh strategi untuk mewujudkan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar sampai saat ini telah mengeluarkan 10 surat keputusan untuk
Baca Selengkapnya