Kasus pimpinan KPK, Kapolri minta penyidik periksa banyak saksi ahli

Merdeka.com - Kapolri Jendral Tito Karnavian meminta kepada penyidik Dittipidum Bareskrim Polri, agar bisa menghadirkan saksi ahli yang banyak terkait laporan Ketua DPR Setya Novanto melalui kuasa hukumnya terhadap dua Pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Kasus itu pun telah naik menjadi penyidikan.

"Saya minta saksi ahli lain jangan hanya tiga yang mungkin berpendapat beda. Kalau mungkin minta keterangan saksi lain, enggak tutup kemungkinan," kata Tito di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (9/11).

Selain itu, Tito juga menitipkan pesan kepada para penyidik Polri agar berhati-hati menangani kasus tersebut. "Saya sampaikan ke penyidik hati-hati, karena terjemahan hukumnya beda satu ahli dengan lainnya," ujarnya.

Dirinya pun menegaskan, bahwa sampai saat ini status Agus dan Saut adalah sebagai terlapor meski sudah ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Karena dirinya tak ingin adanya kegaduhan dengan lembaga antirasuah tersebut.

"Kami prinsipnya enggak ingin terjadi kegaduhan dan beritikad jaga hubungan kelembagaan dengan baik, termasuk dengan Kejaksaan dan sesama penegak hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengeluarkan SPDP dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. SPDP itu kelanjutan dari pelaporan kuasa hukum Setya Novanto Sandi Kurniawan dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim.

Agus dan Saut dilaporkan pada Oktober 2017 atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP. Agus dan Saut dianggap menyalahgunakan wewenang setelah menerbitkan surat permintaan cegah ke luar negeri terhadap Setnov kepada pihak Imigrasi pada 2 Oktober lalu.

Penertiban surat pencegahan ke luar negeri itu dinilai kuasa hukum melangggar hukum setelah Setya Novanto memenangkan praperadilan atas status tersangka kasus proyek e-KTP. Kendati SPDP telah dikeluarkan, status Agus dan Saut bukan sebagai tersangka melainkan terlapor. (mdk/eko)