Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolri sebut masih ada rapor merah dalam pelayanan Polri

Kapolri sebut masih ada rapor merah dalam pelayanan Polri Kapolri resmikan Fasilitas Gedung Perawatan di RS Bhayangkara. ©2017 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengklaim pihaknya membuat masyarakat puas dengan kinerja polisi dalam bentuk pelayanan Polri. Tetapi, Korps Bhayangkara ini ternyata masih mempunyai rapor merah dalam pelayanan Polri ke masyarakat di sejumlah daerah. Hal ini setelah adanya audiensi dengan antar Polri dengan Ombudsman RI.

"Dari 171 Polres yang diperiksa Ombudsman saya lihat 80 persen baik. Pelayanan SIM, SKCK, STNK-nya baik. Tetapi 20 persen merah nilainya," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

Untuk itu, Mantan Kepala BNPT ini telah menginstruksikan pada Inspektorat Pengawas Umum dan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda untuk memeriksa pelayanan yang diberikan Polres dengan rapor merah itu. Sementara untuk anggotanya yang tak dapat nilai atau rapor merah agar bisa mempertahankan kinerjanya.

Orang lain juga bertanya?

"Cek ada apa, karena infrastruktur kurang, yidak ada anggaran untuk memperbaiki layanan publik atau leadership pemimpinnya Kapolres Kapolda di situ atau sikap anggota dan kultur yang kurang bagus," ujarnya.

Dengan adanya evaluasi bersama Ombudsman RI, nantinya akan menjadi bahan untuk Polri dalam segi pelayanan. Komentar atau kritik masyarakat dalam segi pelayanan menurutnya seperti penanganan kasus hukum, masalah KKN dan pemberantasan penyuapan.

Oleh karena itulah, Mantan Kapolda Metro Jaya ini memerintahkan anak buahnya itu untuk harus lebih memperhatikan kembali aduan masyarakat dalam hal tersebut.

"Tahun ini sebagai Kasatgas Saber Pungli gencarkan kembali yang dipimpin Irwasum dan dikoordinir Menko Polhukam. Tadi Kapolda saya minta segera gencarkan dan setiap bulan evaluasi. Mana ada hasil atau tidak kita akan berikan reward and punisment," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menuturkan hasil penelitian pihaknya ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi Kapolri untuk menilai jajarannya sesuai dengan visi Promoter yang dimiliki oleh Korps Bhayangkara.

"Tadi sudah kami nilai baik karena itu Polri dapat nilai kategori kepatuhan sedang periode sekarang. mudah-mudahan temuan-temuan Ombudsman ini jadi salah satu saja bagi Kapolri untuk memberi reward dan punishment kepada jajarannya tentu ombudsman membawa perubahan Polri bisa tercapai," tutur Amzulian.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berlangsung Lancar dan Haru, Ini Momen Pisah Sambut Kapolsek Medan Barat
Berlangsung Lancar dan Haru, Ini Momen Pisah Sambut Kapolsek Medan Barat

Dalam kesempatan itu, Kompol Riski Amalia menyampaikan permintaan maaf jika selama kurang lebih 9 bulan menjabat ada kesalahan dalam melayani masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puluhan Brimob Keroyok Seorang TNI, Mabes Polri Perintahkan ini Ke Jenderal Polisi
VIDEO: Puluhan Brimob Keroyok Seorang TNI, Mabes Polri Perintahkan ini Ke Jenderal Polisi

Mabes Polri buka suara atas kasus pengeroyokan dilakukan puluhan Brimob kepada seorang anggota TNI.

Baca Selengkapnya
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Baca Selengkapnya
Kompolnas Minta Klarifikasi Kapolda Sulsel soal Dugaan Intimidasi Wartawan Buntut Berita Pungli Pembuatan SIM
Kompolnas Minta Klarifikasi Kapolda Sulsel soal Dugaan Intimidasi Wartawan Buntut Berita Pungli Pembuatan SIM

Kompolnas sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Kapolda Sulsel. Namun belum direspons.

Baca Selengkapnya