Kapolri Tito: Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar tidak dicopot!
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menolak mentah-mentah permintaan Front Pembela Islam (FPI). Jenderal Tito tidak akan mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan dan Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Anton Charliyan.
"Enggak ada, pokoknya Kapolda Metro dan Kapolda Jabar enggak ada dicopot," singkat Tito di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Selasa (17/1).
Sementara itu, di lokasi yang sama, Kapolda Metro Irjen Iriawan mempertanyakan permintaan Ketua FPI Habib Rizieq Syihab meminta Tito mencopotnya dari jabatannya. "Siapa dia? Enak saja mau copot saya," tegas Iriawan.
-
Kenapa Kolonel Barlian menolak PRRI? Untuk menghindari terjadinya kerenggangan hubungan antara daerah dengan pusat, Barlian memutar otak agar keadaan tersebut tidak terjadi. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung dengan PRRI untuk mencegah terjadinya disintegrasi.
-
Siapa Kapolri tersingkat? Kapolri dengan masa jabatan tersingkat ada Chairuddin Ismail.
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Siapa Ketua TKN Prabowo-Gibran? Foto momen itu dibagikan oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet di akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam buka bersama (bukber) di rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani pada Sabtu (30/3).
-
Siapa yang memimpin TKD Prabowo-Gibran di Jabar? 'Di Jawa Barat saya yakin Prabowo-Gibran akan menang telak karena TKD dipimpin Pak Ridwan Kamil. Tanggal 14 Februari datang ke TPS. Nomor satu buka kertas suara, nomor dua coblos, dan nomor tiga lipat kertas suara,' tandasnya.
-
Bagaimana Kapolri merespon keinginan Theodore? 'Selamat ya, jarang biasanya Adhi Makayasa mau masuk pertama di Brimob. Saya kira kamu harus bisa mewarnai,' ujar Listyo Sigit sembari berjabat tangan dengan Theodore.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menegaskan, Polri tidak bisa serta merta melakukan pencopotan terhadap Iriawan dan Anton. Ada mekanisme untuk mencopot pejabat polri.
"Tentu berkaitan dengan aspirasi pencopotan dapat kita sampaikan bahwa pergantian pejabat, pencopotan sebagaimana tuntutan itu, kita ada mekanismenya, jadi tidak serta merta seperti itu," tegas Boy di PTIK, Jakarta, Selasa (17/1).
Untuk diketahui, ribuan massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri, kemarin. Mereka membawa dan menyerukan tuntutan agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Irjen Iriawan dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Iriawan dituding telah menghasut massa FPI untuk menyerang HMI pada aksi 411. Sedangkan, pencopotan terhadap Kapolda Jabar Irjen Anton disuarakan Rizieq karena dianggap melindungi ormas Masyarakat Gerakan Bawah Indonesia (GMBI).
Tak sampai di situ, perseteruan Rizieq dengan Iriawan kembali memanas setelah Rizieq dilaporkan oleh seseorang berlatar belakang hansip ke Polda Metro Jaya lantaran ucapannya saat menyampaikan ceramah.
Dalam ceramahnya, Rizieq dengan lantang menyebut jika Iriawan jenderal berotak hansip. Iriawan balik menyindir Rizieq dengan menyebutnya sebagai orang paling berakhlak baik dan pintar di Indonesia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri Tito Karnavian mencopot Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca SelengkapnyaJokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud Md sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaTito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaDikabinet Presiden Jokowi sebelumnya, Tito juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca SelengkapnyaTito menyebut, jika tak mundur maka dirinya akan mencopot dengan tidak hormat.
Baca SelengkapnyaMenurut Reza, tidak ada yang salah atas statement Kapolri tersebut
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaJokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca Selengkapnya