Follow
Kejaksaan belum berniat eksekusi Labora secara paksa
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihak kejaksaan di Papua tengah berkoordinasi dengan polisi untuk bisa mengeksekusi terpidana rekening gendut Labora Sitorus dari kediamannya. Pihaknya mengaku menempuh langkah persuasif untuk bisa mengeksekusi personel polisi itu.
"Makanya kita harapkan Labora Sitorus segera secara sukarela menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan sudah ada. Hak-hak juga diberikan, tak ada alasan untuk menyampaikan ini itu, dan jaksa berkewajiban menjalankan putusan pengadilan," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/2).
Menurutnya yang menjadi kendala untuk melakukan eksekusi adalah Labora menggunakan masyarakat setempat untuk menghalang-halangi upaya eksekusi.
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
-
Siapa yang terlibat dalam Tilik Warga? 'Untuk itu kami siap bekerja sama dengan pengurus Lentera Jiwa yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga kami yang belum sembuh dari penyakit ini,' kata Sarju dikutip dari ANTARA.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Apa itu keperjakaan? Keperjakaan bukanlah kondisi medis, melainkan suatu konsep sosial dan budaya. Seorang pria dianggap perjaka jika ia belum pernah melakukan hubungan seksual.
-
Mengapa Tilik Warga dijalankan? Program ini bertujuan untuk memantau dan memberi dukungan kepada warga yang menderita gangguan jiwa dan disabilitas psikososial.
-
Bagaimana reformasi kelurahan dilakukan? Reformasi kelurahan DIY terdiri atas reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Reformasi birokrasi kelurahan diwujudkan melalui beberapa program, di antaranya penguatan pengelolaan data dan informasi kelurahan, pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kelurahan, penguatan digitalisasi kelurahan, penguatan pengelolaan keuangan kelurahan, hingga penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah kelurahan.
"Kita bisa pahamilah mungkin masyarakatnya tidak bisa memahami, mungkin mereka masyarakat awam. Tentunya gampang dipengaruhi dan gampang digerakkan, itu yang perlu disadarkan," katanya.
"Makanya dilakukan langkah persuasif. Kita belum lakukan upaya paksa. Tentunya ada suatu saat nanti kalau masih belum bisa secara persuasif, kita akan bahas plan lain," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda melakukan eksekusi rumah Guruh Soekarnoputra.
Baca Selengkapnya
Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca Selengkapnya