Kejaksaan Temukan Kelebihan Bayar Rp1 Miliar di Proyek Masjid Raya Pekanbaru

Merdeka.com - Kejaksaan sedang mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Pekanbaru. Proyek ini berada di Dinas PUPR Riau dengan nilai pagu Rp8.654.181.913 dan harga perkiraan sendiri atau HPS Rp7.804.810.000.

Proyek tersebut dimenangkan CV Era Dwi Gemilang dengan nilai penawaran dan harga terkoreksi Rp6.321.726.003,54. Namun dalam perjalanannya, ada kelebihan bayar dalam proyek pembangunan Masjid Raya Pekanbaru atau Masjid Senapelan itu.

Perusahaan itu urung mengerjakan proyek karena saat diundang klarifikasi, dinyatakan gugur karena syarat tidak lengkap. Akhirnya proyek dikerjakan oleh CV Watashiwa Miazawa dengan nilai penawaran dan harga terkoreksi Rp6.356.428.836,32.

Saat proyek itu dikerjakan, Kepala Dinas PUPR dijabat oleh Taufik OH. Kini, Taufik OH telah dipindahkan menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau.

Dalam pengerjaan proyek diduga terdapat kelebihan bayar lebih dari Rp1 miliar, itu belum termasuk apakah pekerjaan proyek itu telah sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau tidak.

"Mudah-mudahan ada itikad baik dari rekanan atau siapa yang menikmati untuk mengembalikan kerugian dari pekerjaan Masjid Raya Pekanbaru tersebut ke kas daerah," ujar Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Riau, Rizky Rahmatullah, Selasa (17/1).

Penyidik telah meminta auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Kelebihan bayar itu disinyalir masuk dalam kerugian negara.

Dia mengimbau, bagi yang menerima uang korupsi dalam pengerjaan proyek masjid raya agar dapat mengembalikannya. Pasalnya, sejak proses penyelidikan dan penyidikan, belum ada satu pun para pihak nelakukan hal itu.

"Sampai saat ini, belum ada yang melakukan pengembalian," kata Rizky.

Rizky mewanti-wanti pengembalian kerugian negara akan berpengaruh pada pertimbangan hukuman pidana, jika ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Tentu pengembalian nanti mempengaruhi pertimbangan dari penyidik maupun Penuntut Umum di perkara ini. Mengingat di Undang-Undang Tipikor itu, pengembalian tersebut mempengaruhi sekali hukuman pidana yang akan dijatuhkan," tegas Rizky.

Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik telah meminta keterangan saksi-saksi. Di antaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syafri Afis dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Firan.

Pemeriksaan juga sudah dilakukan pada Direktur CV Watashiwa Miazawa,Ajira Miazawa serta sejumlah orang dari pihak konsultan pengawas proyek. (mdk/cob)