Kemendes PDTT Siap Fasilitasi Tindak Lanjut MoU Prukades
Merdeka.com - Sedikitnya 343 Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dan Mitra Usaha terkait pengembangan program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan dorong adanya realisasi yang telah disepakati tersebut.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan, Kemendes PDTT siap memfasilitasi berbagai langkah untuk mengatasi kendala dalam menindak lanjuti MoU yang telah disepakati untuk pengembangan Prukades. Terdapat 148 Pemkab dan 30 Mitra usaha yang telah melakukan kerjasama tersebut.
-
Apa yang diminta Kemendagri untuk direncanakan oleh Pemda? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat menyusun perencanaan gerakan menanam dengan baik.
-
Apa yang diminta Kemendagri dari daerah? Lebih lanjut, Tomsi mencatat, masih ada 42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Kemendagri ingin Pemda rencanakan gerakan menanam? Ada beberapa hal yang dari minggu ke minggu yang perlu kita perhatikan bahwa Bapak/Ibu sekalian kepala daerah, kami sangat berharap bahwa upaya-upayanya bisa dari minggu ke minggunya semakin baik untuk melakukan perencanaan, terutama berkaitan dengan penanaman,“ ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/5/2024).
"Langkah pengembangan Prukades bukan pekerjaan yang gampang. Butuh komitmen dari semua pihak agar berbagai langkah dan gagasan yang disepakati seperti adanya MoU tersebut bisa dilaksanakan di lapangan," katanya Anwar Sanusi dalam Forum Group Discussion (FGD) revitalisasi kemitraan program prukades di Jakarta, Selasa (18/6).
Anwar menjelaskan bahwa program Prukades merupakan salah satu program prioritas Kemendes PDTT yang diproyeksikan sebagai salah satu pengungkit roda perekonomian desa yang diharapkan Desa nantinya akan lebih fokus mengembangkan produk unggulannya sehingga memiliki skala ekonomi yang besar.
"Kami berharap pada lima tahun kedepan, program Prukades ini tetap menjadi program andalan dalam menggali potensi terbaik dari masing-masing desa, sehingga kesejahteraan warga desa yang berbasis potensi lokal dapat terus meningkat. Apalagi, Prukades ini menjadi salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan ekonomi di desa dan meningkatnya pendapatan masyarakat desa," katanya.
Anwar mengungkapkan bahwa Kemendes PDTT telah melakukan langkah serius dalam mengembangkan Prukades. Salah satunya yakni memfasilitasi adanya penandatangan MoU antara Pemerintah Kabupaten, Mitra Usaha dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini penting agar Prukades bisa dikelola dari hulu hingga hilir. Tidak hanya menjamin prukades bisa berkembang dengan baik, namun juga memastikan adanya serapan pasar terhadap produk-produk tersebut.
"Kita akan evaluasi, berapa yang telah ditindaklanjuti menjadi perjanjian kerjasama dan berapa yang masih berstatus MoU. Kita akan fasilitasi pertemuan tiga pihak untuk mengurai kendala yang terjadi dari implementasi dari MoU tersebut," katanya.
Sementara itu, Advisor Mendes PDTT, Aviliani menyebutkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam mengimplementasikan MoU Prukades dilapangan. Baik itu dari internal Pemkab, Mitra Usaha dan BUMDes. Kendala di Pemkab dalam mengembangkan Prukades seperti minimnya data terkait potensi unggulan desa masing-masing.
Selain itu, sebagian besar Pemkab masih memandang mitra usaha sebagai pembawa dana segar sehingga mereka terkesan pasif jika hal itu tidak terwujud. Padahal, mitra usaha juga menunggu keseriusan Pemkab dalam menyiapkan langkah pengembangan Prukades di wilayahnya.
"Begitu juga dengan Mitra Usaha, harus mulai berpikir jika dalam pengembangan Prukades, mereka tidak hanya menjadi offtaker saja. Tetapi, juga harus mulai berpikir jika kerjasama mereka dengan pengelola BUMDes bersifat joint venture."
"Sehingga, kerjasama tersebut mulai dari hulu ke hilir yang bermuara pada upaya bersama dapat meningkatkan kualitas produk unggulan desa. oleh karena itu, dengan adanya kendala tersebut, langkah pertemuan kembali melalui diskusi dalam FGD ini dilakukan agar kendala tersebut bisa teratasi," katanya. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca SelengkapnyaKementan menyebut, pemerintah berkomitmen mengawal regenerasi petani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perkampungan di sana setiap hari tertutup kabut dan mayoritas warganya adalah petani.
Baca SelengkapnyaMK memperjelas aturan syarat gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil, serta pejabat negara dan pejabat daerah untuk bisa ikut dalam kampanye.
Baca SelengkapnyaKontribusi perangkat daerah sangat penting dalam mengawal peningkatan inovasi di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaTogap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.
Baca SelengkapnyaKPU Sumut memperpanjang masa pendaftaran hingga 4 September 2024.
Baca SelengkapnyaKisah inspirasi seorang pemuda yang memutuskan pulang ke kampung halaman untuk memajukan petani di desanya.
Baca Selengkapnya