Kemenko Polhukam Pantau Kapal yang Mengancam Maritim Nasional untuk Dilaporkan ke Presiden Jokowi
Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.
PT BKI yang diberi wewenang oleh Pemerintah.
Kemenko Polhukam Pantau Kapal yang Mengancam Maritim Nasional untuk Dilaporkan ke Presiden Jokowi
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras mendatangi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada Senin (16/10/2023).PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan survei serta sertifikasi berstandar internasional, bagi kapal-kapal berbendera Indonesia.
Rivai menuturkan, keselamatan pelayaran nasional maupun internasional, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dimanapun berada dan harus mendapatkan perhatian besar.
“Kunjungan kami bertujuan untuk memantau dan menilai kinerja PT. BKI sebagai Recognized Organization (RO) dalam mematuhi standar internasional. Hal ini termasuk pemantauan kapal-kapal high risk yang dapat mengancam keselamatan maritim nasional, guna memberi rekomendasi kepada Presiden RI melalui Menko Polhukam,”
ucap Rivai.
Sementara itu, Direktur Operasional PT. BKI, R. Benny Susanto mengharapkan adanya koordinasi lanjutan terkait masalah krusial sehubungan dengan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di Indonesia.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan dari Menko Polhuman, karena memang tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mencapai pelayaran dan keamanan maritim Indonesia yang lebih baik lagi. Apalagi BKI merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan survei serta sertifikasi berstandar internasional, bagi kapal-kapal berbendera Indonesia,”
kata Benny.
Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Status White List Tokyo MOU merupakan pengakuan atas compliance kapal-kapal Indonesia terhadap aturan dan konvensi IMO di pelabuhan-pelabuhan negara anggota Tokyo MOU.“Ada manfaat yang sangat besar apabila Indonesia berada di posisi whitelist seperti sekarang ini. Adanya Indonesia di posisi whitelist, akan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor, sehingga menghadirkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu kita tingkatkan lagi kualitas dan performa keselamatan serta keamanan kapal-kapal berbendera Indonesia,” ujar Benny. Benny mengungkapkan, pihaknya mendapat 4 rekomendasi dari Kemenko Polhukam. Antara lain, orientasi BKI ke depan tetap menjadi salah satu kontributor penting dalam memperkuat bargaining position Indonesia dalam kancah politik maritim Indonesia, disamping kontribusi deviden pada negara.
"Kedua, BKI menjadi elemen kunci dalam mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor yang mampu berkontribusi pada upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional," jelas dia. Benny menuturkan, pihaknya dapat menjadi anggota IACS (International Association of Classification Societies) untuk mendapatkan status konsultatif oleh IMO (International Maritime Organization) dan adaptif terhadap Peraturan Perundang-undangan Internasional.
"Keempat, menopang keselamatan dan keamanan maritim sebagai Pilar Kepercayaan Internasional terhadap eksistensi Indonesia dalam dunia Maritim," tutur dia.
