Follow
Ketua Komisi B DPRD Jatim disebut sering safari ke dinas-dinas
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi ikut angkat bicara terkait penyegelan ruang Ketua Komisi B, Moch Basuki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6) siang tadi. Menurut Kusnadi, laporan yang masuk ke jajaran pimpinan dewan, pimpinan komisi tersebut kerap melakukan 'safari' ke dinas-dinas.
"Laporan yang masuk ke kami, pimpinan komisi tersebut berkeliling ke dinas-dinas untuk kepentingan tertentu," kata Kusnadi, Senin (5/6).
Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur ini menyebut bila pimpinan dewan sudah kerap mengingatkan ke semua pimpinan alat kelengkapan dewan seperti komisi dan fraksi. Agar selalu menjaga integritas dewan.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang memimpin konsolidasi PDIP? Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan sejumlah petinggi PDIP berkumpul di Bali.
-
Apa pesan Kemendagri untuk Pj. Ketua TP PKK? Tri berharap program kegiatan PKK dapat tetap dilanjutkan meskipun Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024 akan segera berakhir pada bulan Oktober.
-
Apa yang DPR ingatkan kepada OJK? “Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif. “Karena begitu dicabut, memang akan membuka ruang bagi pemain baru untuk masuk dalam ekosistem pinjol. Tetapi, kita juga harus pastikan terlebih dahulu kesiapan OJK dari aspek regulasi, mekanisme sistem perizinan, kaidah perlindungan dan edukasi konsumen, hingga kemampuan dalam pengawasan dan penindakan terhadap market conduct,“ungkap Puteri.
"Di pelbagai kesempatan kita sudah mengingatkan," tegas Kusnadi.
"Besok, pimpinan DPRD Jawa Timur akan menggelar rapat khusus tentang penyegelan ruangan pimpinan komisi B ini," tambahnya.
Sementara itu, usai menyegel ruang ketua komisi B pada siang tadi, tim dari KPK kembali melakukan penggeledahan di dua lokasi sekaligus. Yaitu di kantor DPRD Jawa Timur dan rumah Basuki di Putat Gede Baru Gg III/5 B, Surabaya.
Pengeledahan, baik di rumah politikus Partai Gerindra maupun DPRD Jawa Timur itu, saat ini masih berlangsung dan dikawal beberapa personel Brimob Polda Jawa Timur.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menyiapkan sejumlah kadernya dari kalangan kepala daerah sampai menteri untuk diusung di Pilkada Jatim 2024.
Baca Selengkapnya
Dia pun lantas merespons nama Kaesang yang meraih dukungan lebih tinggi dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
Menurut Ribka, banyak calon Kepala daerah PDI Perjuangan ditinggalkan partai politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertemuan tertutup ini merupakan tugas untuk menindaklanjuti keputusan DPP maupun Partai Koalisi Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya upaya mengganjal bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, namun upaya serupa juga dialami partai-partai politik lain.
Baca Selengkapnya
Djarot meminta masyarakat sabar menunggu hasil keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menentukan pasangan yang akan mereka usung.
Baca Selengkapnya
Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
Baca Selengkapnya