Follow
Ketua MA: Kalau putusan bertentangan, bisa ajukan PK kedua
Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi PK hanya dapat diajukan sekali. Tetapi, menurut Ketua MA Hatta Ali, aturan tersebut tidak bersifat kaku.
"Di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 kita tidak kaku. Kita masih membuka peluang kalau terjadi putusan yang bertentangan, bisa mengajukan PK kedua," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (7/1).
Meski demikian, terang Hatta, aturan pengajuan PK tidak diubah. Menurut dia, aturan tersebut cukup ketat yang salah satunya adalah adanya novum (bukti baru) yang bersifat signifikan.
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
-
Bagaimana MK memutuskan soal pengalaman kepala daerah? 'Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,' kata Ketua MK Anwar Usman.
-
Kenapa opini sulit dibuktikan? Opini merupakan hasil dari pemikiran seseorang yang belum tentu kebenarannya.
-
Kenapa opini sulit diverifikasi? Opini sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diuji atau dibuktikan kebenarannya secara objektif. Pendapat pribadi mungkin berbeda-beda dan tidak bisa disepakati oleh semua orang.
-
Siapa yang menyatakan bahwa tempat rekapitulasi tidak sesuai? 'Iya tempatnya tidak sesuai dengan luas yang kami butuhkan kemudian letaknya di lantai 4 tanpa lift,' ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina saat dikonfirmasi, Selasa (5/12).
-
Kapan putusan Mahkamah Agung dijatuhkan? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
"Boleh PK kedua, tetapi dengan cukup ketat," kata dia.
Selanjutnya, Hatta mengatakan berdasarkan pengalaman yang sering terjadi PK kedua jarang dikabulkan. Dia menerangkan kebanyakan PK kedua diajukan hanya sekadar untuk mengulur waktu eksekusi.
"PK kedua sangat jarang diterima. Karena pada umumnya hanya pengulangan PK pertama," terangnya. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hanya terbatas terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat capres dan cawapres di UU Pemilu menuai kontroversi. MK dianggap tidak konsisten.
Baca Selengkapnya
Permohonan banding diajukan pada Selasa 27 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Penolakan itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang digelar hari ini.
Baca Selengkapnya
MA mengungkapkan alasan menolak PK Partai PRIMA hingga gagal jadi peserta Pemilu
Baca Selengkapnya
MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Hasyim Asyari merasa keberatan terkait pernyataan ahli yang dihadirkan dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Baca Selengkapnya
MK, lanjut Fajar juga siap menghadapi banding Anwar Usman di PTUN.
Baca Selengkapnya