Ketum PBNU Nilai Wajar Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres: Untuk Jaga Stabilitas

Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya turut mengomentari sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024. Menurut dia, langkah cawe-cawe Jokowi untuk memelihara stabilitas.

"Ini soal upaya Presiden (Jokowi) untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas,” kata Gus Yahya usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6).

Dia mengatakan, wajar Jokowi menegaskan akan cawe-cawe demi kepentingan negara. Apalagi, jika Jokowi menyampaikan sikap cawe-cawe depan partai koalisi.

“Kalau mau dilihat dari sudut lain, ya, itu presiden, kalau ngomong dengan partai koalisinya, wajar saja soal cawe-cawe," kata dia.

Gus Yahya menegaskan, tak ada pembahasan soal politik saat dirinya bertemu Jokowi hari ini. Tak ada juga klarifikasi soal cawe-cawe di Pilpres 2024.

"Tidak ada (bicara cawe-cawe)," ucap dia.

Gus Yahya menyebut, kedatangannya menemui Jokowi untuk melaporkan sejumlah agenda PBNU. Di antaranya, gagasan Gerakan Keluarga Mashlahat NU serta forum dialog antaragama dan antarbudaya untuk menyemarakkan forum ASEAN pada September mendatang.

"Itu kami mohon izin kepada presiden untuk menyelenggarakan forum ini dan beliau memberi izin. Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya. Tinggal tadi kami mohon saran tentang waktu pelaksanaannya, karena kami juga berharap pak presiden bisa membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut," ujar Gus Yahya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui cawe-cawe demi kepentingan negara. Dia menilai cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi. Dia juga mengklaim hal itu dilakukannya agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi kepemimpinan.

"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).

Sontak, pengakuan Jokowi tersebut mendatangkan reaksi beragam. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu pihak oposisi menilai Jokowi tidak boleh cawe-cawe Pilpres 2024.

"Presiden mesti netral dan inparsial," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (30/5).

Mardani menegaskan negara ini milik semua, semua punya kontribusi menjaga dan bela negara, tentunya dengan demokrasi yang jujur dan adil.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com