Polemik Cawe-Cawe ala Jokowi
Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengaku cawe-cawe.
Suhu politik memanas setelah Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengaku cawe-cawe. Jokowi meyakini, cawe-cawe yang dilakukannya tak menyimpang dari konstitusi.
Polemik Cawe-Cawe ala Jokowi
Alasan Jokowi, demi kepentingan bangsa dan negara. Agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi kepemimpinan.
"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,"
kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).
Pernyataan Jokowi memantik respons partai oposisi. Partai Demokrat tegas, seorang kepala negara harus berlaku netral dan tidak boleh cawe-cawe.
"Loh presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe,"
ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.
Menurut Demokrat, tak ada alasan bagi kepala negara melakukan cawe-cawe. Presiden harus netral. Demokrat khawatir, Jokowi cawe-cawe dengan menggunakan alat negara.
"Tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya,"
kata Benny Harman
@merdeka.com
Partai Nasdem meminta Jokowi berlaku adil jika melakukan cawe-cawe politik. Tidak hanya ke salah satu calon saja yang jadi jagoannya di Pilpres 2024.
"Kalau dia mau cawe-cawe dia ingat semua dong, ngomong semuanya toh supaya oleh calon-calon siapapun yang nanti terpilih ini kepentingan nasional, program nasional yang saya lakukan supaya jalan semua bersama-sama ya kan,"
ucap Ketua Fraksi NasDem di DPR RI, Roberth Rouw.
Sebelum pernyataan terbuka Jokowi soal cawe-cawe, sudah ramai kritik mengenai sikap Presiden. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla pernah menyarankan Jokowi untuk tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam politik 2024.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," kata JK.
Ketum Partai NasDem Surya Paloh ikut gelisah. Dia merasa Jokowi ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Campur tangan Jokowi dalam demokrasi lima tahunan begitu kentara.
Kegelisahan itu disampaikan saat bertemu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Paloh titip pesan agar Jokowi memposisikan diri sebagai seorang negarawan.
"Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini,"
ujar Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan, Sabtu (6/5).
Capres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, Anies Baswedan juga ikut buka suara. Dia meminta negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," kata Anies.
"Jadi tidak perlu ada intervensi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Partai Gerindra pasang badan bela Jokowi. Bagi Gerindra, pengakuan Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 tidak salah.
"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.
Menurut Gerindra, cawe-cawe Jokowi selama ini tidak melanggar aturan. Sehingga, tidak perlu khawatir. Lantaran ada peraturan yang akan menjaga agar tidak melebihi batasnya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung meluruskan. Cawe-cawe politik yang akan dilakukan Jokowi tak akan pengaruhi hasil Pemilu 2024.
Cawe-cawe dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan jujur dan adil.
"Enggak, bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik,"
kata Seskab Pramono Anung
Cawe-cawe Jokowi untuk memastikan keberlanjutan program pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru (IKN).
Istana menjelaskan, Jokowi ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan aman.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin
"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat,"
Tujuan Jokowi cawe-cawe bertujuan agar memastikan Pemilu serentak berjalan aman.
Jusuf Kalla mendukung jika cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024 dengan alasan demi bangsa dan negara. Asalkan cawe-cawe bertujuan agar kondisi demokrasi berjalan jujur dan adil.
