Ketum PBNU Sebut Pemilu Momentum Pilih Pemimpin, Bukan Perang Badar

Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, Pemilu 2024 merupakan agenda politik untuk memilih pemimpin. Bukan momentum perang melawan musuh.

“Jadi, (Pemilu) ini cuma prosedur, bukan jihad fi sabililah, bukan perang badar, bukan soal hidup (atau) mati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah, dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif," kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6).

Dia mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia tidak bertikai karena berbeda pilihan politik. Beda jagoan dalam pesta demokrasi merupakan hal biasa.

"Kita tidak perlu meneruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda,” ujarnya.

Gus Yahya menegaskan, NU bukanlah partai politik. Sehingga posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tidak memberikan dukungan terhadap calon presiden mana pun.

Dia memastikan, NU tetap menjaga netralitas dan ketentraman masyarakat agar tetap harmonis dan tidak terjadi permusuhan antarkelompok karena agenda politik lima tahunan tersebut.

"Saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa Pemilu ini cuma prosedur yang harus dilewati secara rutin untuk menentukan pemerintahan. Kalau sudah selesai prosedur ini, ya siapa pun yang terpilih, siapa pun yang menjadi pemerintah, ya, itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, Gus Yahya menegaskan, tidak menoleransi segala bentuk politik identitas saat pesta demokrasi nanti. Dia melarang adanya politik berdasarkan identitas NU.

“Kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami tidak mau ada kompetitor pilih orang NU,” tegas Gus Yahya usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor Pusat PBNU Jakarta, Kamis (25/4).

Gus Yahya menjelaskan, dalam pandangan PBNU, politik identitas merupakan politik yang hanya berdasarkan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal visioner dan juga tawaran agenda sehingga bisa dipersandingkan antar kompetitor.

“Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat,” tegas Gus Yahya.

Gus Yahya tidak ingin, nama umat dan agama diseret dalam pesta demokrasi. Dia pun berharap, kompetisi antar kandidat nantinya berjalan lebih adil tanpa membawa hal-hil yang bersifat primordial.

“Kita tidak mau itu, kalau mau bertarung harus dengan tawaran rasional, ini yang kami harapkan. Saya sering katakan, bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam,” Gus Yahya menandasi.