Kontroversi Jokowi ikut rayakan Natal di Papua

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya bakal menghadiri perayaan Natal di Papua dan Papua Barat. Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Vitalis Yumthe beberapa waktu lalu.

Yumthe mengatakan, Jokowi berjanji bakal menghadiri perayaan Natal di Papua saat pihaknya berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta semasa Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI.

"Janji itu diucapkan oleh Jokowi dalam pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Papua Barat pekan lalu di Kantor Gubernur DKI di Jakarta," kata Yumthe di Manokwari seperti dikutip Antara, Minggu (14/9).

Selain merayakan Natal, kata Yumthe, Jokowi juga berjanji setelah dilantik nanti dia akan mengundang tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat untuk berdialog di Istana Negara.

Belum sampai Jokowi menghadiri Natal di Papua, kini rencana kedatangan orang nomor satu di republik Indonesia itu sudah menuai kontroversial. Berikut ini kontroversi rencana kedatangan Jokowi ke Papua:

Mahasiswa Papua tolak Jokowi rayakan Natal

Sekitar 30 massa anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang, Jawa Timur, menggelar aksi long march dari Stadion Gajayana menuju Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (19/12). Mereka menyebut aksinya memperingati hari perampasan hak bangsa Papua oleh Indonesia.Dalam orasinya mereka menuntut Presiden Jokowi agar memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Selain itu juga meminta Presiden agar menarik anggota TNI dan Polri dari Papua."Kami menolak kedatangan Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 27 Desember 2014 ke Papua," kata juru bicara aksi Yustus Yakusamon, Jumat (19/12).Yustus dan kawan-kawan mempertanyakan rencana kunjungan Jokowi ke Papua. Aksi penembakan yang terjadi di Papua belakangan sangat menyakitkan mereka. Aparat militer harus bertanggung jawab."Jokowi sudah memberi kami bingkisan Natal 8 orang tewas dan 13 orang kritis, mereka semua anak-anak SMA. Jokowi mau merayakan Natal di sana? Kami tegas menolak," kata Yustus.Kekerasan, kata Yustus, tidak hanya kali ini terjadi, tapi sekian kali bahkan tidak terhitung. Seperti Operasi Mandala pada 1962 dan lain sebagainya, tanpa ada penyelesaian hukum.

Majelis Rakyat Papua janji amankan Jokowi

Berbeda dengan Mahasiswa Majelis Rakyat Papua Barat justru menagih janji Jokowi yang katanya bakal hadir dalam perayaan Natal di Papua dan Papua Barat. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Vitalis Yumthe."Janji itu diucapkan oleh Jokowi dalam pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Papua Barat pekan lalu di Kantor Gubernur DKI di Jakarta," kata Yumthe di Manokwari seperti dikutip Antara, Minggu (14/9).Menurut Yumthe, pertemuan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat dengan Jokowi pekan lalu itu difasilitasi oleh tim relawan pendukung jokowi. Dalam pertemuan itu pihaknya mengusulkan agar Jokowi bersama rakyat Papua melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.Selain evaluasi Otsus, kata Yemthe, pihaknya juga menyampaikan berbagai kendala dan permasalahan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Hal ini agar Jokowi mempunyai gambaran dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan Papua ke depan.Lebih jauh, dia mengatakan bahwa Majelis Rakyat Papua bahkan seluruh rakyat Papua dan Papua Barat siap mendukung Pemerintahan Jokowi. Terlebih bila janji Jokowi untuk merayakan Natal dan berdialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat terwujud."Kami berharap juga Presiden terpilih Jokowi mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun Rakyat Papua dan Papua Barat seperti yang telah dilakukan oleh Presiden SBY," terangnya.

TNI Jamin keamanan Jokowi di Papua

Jaminan keamanan juga dilontarkan oleh TNI dan Polri. Kepolisian Daerah (Polda) Papua tengah menyiapkan pola pengamanan kunjungan Presiden Jokowi beserta rombongan yang akan menghadiri perayaan Natal bersama di Lapangan Lanud, Sentani, Kabupaten Jayapura. Rencananya Jokowi akan menghadiri perayaan Natal yang digelar 27 Desember 2014."Secara umum dari Polda Papua siap mengamankan kedatangan Presiden Jokowi ke Papua untuk mengikuti ibadah perayaan Natal bersama," kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende, di Kota Jayapura, Papua, seperti dikutip dari Antara, Selasa (16/12).Sementara itu, secara terpisah Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menegaskan bahwa pengamanan VIP atas kedatangan seorang pemimpin negara, Panglima adalah sebagai penanggung jawab utama."Jadi saya selaku Panglima di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih ini bertanggung jawab. Saya nanti yang menentukan pengamanan terhadap kedatangan Presiden Jokowi," katanya.

Yusuf Mansur larang Jokowi rayakan Natal di Papua

Soal kedatangan Jokowi menghadiri perayaan Natal di Papua, ustaz Yusuf Mansur ikutan komentar. Dia menyarankan Jokowi tidak menghadiri Natal bersama. Menurut dia yang perlu dilakukan Jokowi adalah memastikan bahwa perayaan hari raya umat Nasrani itu berjalan aman."Saya cinta beliau. Saya sayang beliau. Beliau harus ada bagi semua agama. Tapi tidak untuk Natal bersama. Sebab beliau muslim. Tetap ada batas-batas tertentu," tulis Yusuf Mansur lewat akun Twitter pribadinya, Rabu, (10/12).Lebih lanjut Yusuf Mansur meminta agar umat non-Nasrani agar ikut serta mengamankan jalannya perayaan Natal. Salah satu caranya adalah dengan menjaga rumah ibadah dan rumah penganut Nasrani."Kalo ada kawan-kawan, kebaktian, jagain hartanya, jagain rumahnya, jagain sekitar rumah ibadahnya, bantuin yang gini-gini, masih aman."Tapi tidak lama setelah menulis tweet-nya, Yusuf Mansur menarik perkataannya. Menurut dia Jokowi perlu hadir dalam perayaan Natal nasional. "Eh 1 lg dah. Pak Jokowi prl hadir, tetep, ke Papua. Malah perlu, prioritas. Cuma, sebaiknya, ttp ga ikut Natalannya. Blh ga setuju koq."