Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK sita dokumen pengaduan korupsi & tagihan dana kampanye dari ruangan Bupati Malang

KPK sita dokumen pengaduan korupsi & tagihan dana kampanye dari ruangan Bupati Malang KPK geledah kantor Pemkab Malang. ©2018 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Malang, Rendra Kresna. Sekitar pukul 20.30 WIB, dua mobil dengan kaca tertutup rapat meninggalkan Kantor Pemkab Malang di Jalan Agus Salim Kota Malang.

Mobil jenis Toyota Innova dan Toyota Hiace itu meninggalkan lokasi setelah melakukan penggeledahan ruang kerja Bupati Rendra.

Dari penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dari ruang kerja Bupati Malang, Rendra Kresna. Barang bukti tersebut di antaranya berupa dokumen kepegawaian, tagihan dana kampanye dan pengaduan masyarakat tentang korupsi.

"Ada beberapa barang bukti yang diambil. Saya menandatangani berita acara penggeledahan, berita acara barang bukti, STPBB, itu yang saya tandatangani," kata Rendra Kresna usai penggeledahan ruang kerjanya di Pendopo Pringitan Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang, Senin (8/10).

"Itu dokumen, ada dokumen kepegawaian, beberapa surat pengaduan dari masyarakat diambil di ruang kerja bupati," sambungnya.

Rendra mengaku tidak mengetahui barang bukti yang sedang dicari oleh KPK. "Kalau di sini hanya di ruang kerja saya saja. Kalau detailnya silakan tanya ke KPK," katanya.

Barang bukti yang dibawa oleh KPK dijelaskan Rendra, juga berupa dokumen pengaduan berupa tagihan biaya kampanye. Tagihan tersebut disebut sebagai klaim kelompok tertentu yang mengaku telah mengeluarkan biaya kampanyenya.

"Tentang tagihan biaya kampanye waktu periode kedua, sempat ramai, tahun itu ada yang mengatasnamakan kelompok tertentu menagih kepada saya. Saya tidak menjawab dan tidak memberikan, karena saya tidak pernah melakukan kerja sama atau terikatan melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, yang kemudian mengklaim menghabiskan dana sekian itu," jelasnya.

Selain itu juga dokumen pengaduan masyarakat tentang sebuah korupsi. Kata Rendra, surat itu memberi tahu bahwa terjadi korupsi di suatu tempat di Pemerintahan Kabupaten Malang.

"Saya tidak terlalu membacanya, karena itu saya tidak mendalaminya. Karena itu saya taruh saja pengaduan itu di meja saya. Karena itu ada banyak tembusan," katanya.

Rendra sendiri mengaku belum mendapatkan panggilan pemeriksaan dari lembaga antirasuah tersebut. Tetapi diyakini dalam waktu dekat akan diperiksa, setelah rumahnya diperiksa.

"Sampai dengan saat ini belum, tapi kemungkinan pasti akan dipanggil, diperiksa, doakan saja, selamat," tandasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Maraton Geledah Balai Kota Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD
Maraton Geledah Balai Kota Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

Selain dokumen APBD dan catatan aliran dana, tim penyidik KPK juga menyita dokumen elektronik tersimpan dalam komputer.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Catatan Keuangan Terkait Korupsi Wali Kota Bima M Lutfi Saat Geledah 7 Lokasi
KPK Temukan Catatan Keuangan Terkait Korupsi Wali Kota Bima M Lutfi Saat Geledah 7 Lokasi

M Lutfi diduga terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Pemkot Bima.

Baca Selengkapnya
Total 46 Kantor Dinas Pemkot Semarang Digeledah, KPK Temukan Uang Rp1 M dan Mata Uang Asing
Total 46 Kantor Dinas Pemkot Semarang Digeledah, KPK Temukan Uang Rp1 M dan Mata Uang Asing

Penggeledahan itu menyasar pada puluhan kantor dinas Pemkot Semarang hingga rumah pribadi.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Rumah Mewah Bupati Labuhanbatu Terkait Kasus Korupsi, Begini Penampakannya
KPK Sita Rumah Mewah Bupati Labuhanbatu Terkait Kasus Korupsi, Begini Penampakannya

Bersamaan dengan penyitaan itu, penyidik juga langsung memasang plang sitaan KPK di rumah mewah Erik.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Bupati Sidoarjo Hari Ini
KPK Periksa Bupati Sidoarjo Hari Ini

Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Dalami Korupsi Pemkot, KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang
Dalami Korupsi Pemkot, KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang

Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lamongan
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lamongan

Penggeledahan ini disebut-sebut berkaitan dengan pembangunan gedung baru Pemkab Lamongan yang telah menghabiskan anggaran hingga Rp151 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Kembali Geledah Rumah Dinas Mendes Abdul Halim Iskandar, Uang Rp250 Juta Disita
KPK Kembali Geledah Rumah Dinas Mendes Abdul Halim Iskandar, Uang Rp250 Juta Disita

KPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhanbatu, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Digeledah KPK
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhanbatu, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Digeledah KPK

Selain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari

Penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Ini yang Dibawa Tim KPK Usai Dua Hari Berturut-turut Geledah Balai Kota Semarang
Ini yang Dibawa Tim KPK Usai Dua Hari Berturut-turut Geledah Balai Kota Semarang

Terkait kasus ini, KPK sudah mencegah empat orang. Dua di antaranya, wali kota Semarang dan suaminya.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Ada Dokumen Ingin Dimusnahkan di Gedung Kementan
KPK Duga Ada Dokumen Ingin Dimusnahkan di Gedung Kementan

Ali mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghalangi proses penyidikan.

Baca Selengkapnya