Follow
Kritik RUU Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Cenderung Otoriter
Merdeka.com - Wali Kota Bogor Bima Arya melihat arah pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter. Hal itu tergambar dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.
Bima melihat kecenderungan yang merugikan pemerintah daerah dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mengatakan, RUU tersebut berbahaya karena mengorbankan banyak hal.
"Saya melihat akhir-akhir ini, kecenderungan kembalinya watak otoriter itu ada. Walaupun justifikasinya untuk pembangunan yang efektif, tapi bahaya, banyak hal dikorbankan. Sebagai contoh, Omnibus Law," ujarnya di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/2).
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Apa pendapat Budi Arie soal Jokowi jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi? Mulanya, Djayadi menjelaskan pilihan kandidat menurut kinerja presiden dalam simulasi tiga nama, responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen.
-
Apa yang Jokowi tekankan untuk program pemerintah? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Siapa pemimpin Orde Baru? Orde Baru merujuk kepada masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Kala itu Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia.
-
Bagaimana jika Presiden Jokowi ingin memihak? “Bagaimana dengan pemihakan? Ya kalau Presiden dibolehkan kampanye, secara otomatis Presiden dibenarkan melakukan pemihakan kepada capres cawapres tertentu, atau parpol tertentu. Masa orang kampanye tidak memihak,“
Dia menyoroti usulan Mendagri berhak memecat kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Padahal, kata Bima, hal itu tidak selaras dengan desentralisasi yang diusung reformasi.
Bima juga menyoroti penghapusan kewajiban perusahaan mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan Amdal.
"Saya enggak tahu apakah ini kesengajaan, skenario, atau memang secara alamiah saja mengarah ke situ. Tapi pikiran-pikiran untuk mengejar investasi, pertumbuhan ekonomi, tidak boleh mengorbankan nilai-nilai demokrasi," ucapnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, meskipun dituduh-tuduh, urusan Pilkada adalah kembali kepada kebijakan partai politik
Baca Selengkapnya
Risma menyatakan, dia bakal menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat hari ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca Selengkapnya
Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.
Baca Selengkapnya
AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.
Baca Selengkapnya
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Baca Selengkapnya
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya