KY Hormati Proses Hukum KPK Terhadap Sekretaris MA Hasbi Hasan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Penetapan ini terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Juru Bicara Komisi Yudisial RI Miko Ginting mengatakan, pihaknya menghormati keputusan lembaga antirasuah dalam penetapan tersangka terhadap Hasbi.

"KY menghormati proses penegakan hukum dan akan menunggu proses ekspose resmi dari KPK. Hingga hari ini, sebagaimana diketahui belum dilakukan ekspose resmi oleh pihak KPK," kata Miko dalam keterangannya, Jumat (12/5).

Menurutnya, ekspose resmi kasus yang menjerat Hasbi nantinya untuk mengetahui secara pasti terhadap perkara tersebut.

"Ekspose resmi ini setidaknya bertujuan untuk memberikan penjelasan umum terkait konstruksi tindak pidana serta dugaan peran yang bersangkutan. Informasi ini berguna bagi KY dalam melihat apakah ada aspek etik dan perilaku yang menjadi domain KY," ujarnya.

KY Lakukan Pengawasan

Miko menegaskan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap Hasbi yang mana sebagai orang berprofesi sebagai hakim.

"Perlu diketahui yang bersangkutan menyandang profesi hakim sekalipun menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris MA. Dengan demikian, yang bersangkutan merupakan domain dari pengawasan KY," ungkapnya.

Jika memang benar Hasbi melakukan pelanggaran hukum yang kini tengah ditangani KPK. Maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan etik kepada Hasbi.

"Jika benar yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ada bukti permulaan terjadi juga pelanggaran etik, maka KY akan menjalankan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan," tegasnya.

"Proses etik ini akan menjadi rangkaian dari proses etik yang sebelumnya telah dijalankan KY terhadap rangkaian perkara ini," sambungnya.

Sehingga, pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk melakukan proses etik kepada Hasbi. Karena, masih menunggu kepastian hukum terhadapnya.

"Namun, proses etik oleh KY, termasuk pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, akan mengikuti proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK," ucapnya.

"KY tidak akan grasak grusuk, karena kita mesti hormati proses yang sedang berjalan di KPK. Yang paling penting proses, baik dari sisi hukum dan etik, sedang berjalan dan saling menyesuaikan," pungkasnya.