Lantik Plt Wali Kota Batu, Mendagri sebut 77 kepala daerah terkena OTT

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Wakil Wali Kota Batu, Jawa timur, Punjul Santoso sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan Eddy Rumpoko yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada pelantikan Punjul yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (18/9) malam, Tjahjo mengatakan, selama KPK berdiri, kasus OTT (operasi tangkap tangan) terhadap Eddy Rumpoko, merupakan kasus kepala daerah bermasalah yang ke-77 di seluruh Indonesia.

"Saya sebagai Mendagri cukup prihatin dan sedih karena OTT kepala daerah. Ini tercatat sudah 77 selama KPK ada. Kemudian 350-an yang tidak OTT, belum DPRD, belum masyarakatnya," ucap Tjahjo usai pelantikan.

Menurut mantan Sekjen DPP PDIP ini, sebenarnya sistem pengawasan, penindakan, hingga peningkatan kualitas, termasuk inspektorat sudah dilakukan. Namun, tetap saja masih banyak kepala daerah yang berulah.

"Kalau ditanya apakah sistemnya salah? Tidak. Sistem terus disempurnakan, sampai sudah menetapkan, beberapa provinsi, beberapa kota/kabupaten yang harus disupervisi. Sumatera utara, Banten, dan sebagainya," tandasnya.

Tjahjo berharap, kasus Eddy Rumpoko ini adalah yang terakhir di Jawa Timur. "Mudah-mudahan ini yang terakhir. Kita belum bisa menentukan salah atau benar. Biar diproses di pengadilan. Siapa bersalah tetap harus dihukum."

Dia melanjutkan, "Agar jalannya pemerintahan tidak terganggu, wakilnya (Punjul) kita tunjuk sebagai Plt untuk melaksanakan tugas–tugas sehari-hari, memberikan layanan kepada masyarakat, mengoordinasikan dengan seluruh SKPD sampai kelurahan dan sebagainya," sambungnya.

Sementara penunjukan Punjul sebagai Plt, berdasarkan Surat Mendagri Nomor: 131.35/4269/SE, tertanggal 18 September 2017 dan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo Nomor: 131/1056/011:/2017.

Landasan kedua surat tersebut adalah Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 9 tahun 2015.

Untuk selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan pelantikan Wali Kota Batu terpilih pada Pilkada 2017. Sesuai jadwal, pelantikan akan dilakukan pada 26 Desember. "Sesuai undang-undang yang mensyaratkan pelantikan pada hari, tanggal masa habisnya masa jabatan wali kota lama," pungkasnya.