Makan siang bareng Jokowi, nelayan adu mulut dengan Menteri Susi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi mengajak sejumlah nelayan asal pantura Jawa Tengah makan siang bersama. Jokowi juga mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ngobrol bersama nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu itu.

"Front Nelayan Bersatu nelayan pantura Jateng dari Rembang-Brebes. Datang menghadap bapak menyampaikan keluhan kami tentang pemberlakukan Permen 2/2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan, salah satunya cantrang," ujar Koordinator Bambang Wicaksana usai makan siang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Bambang, larangan dari Menteri KKP Susi Pudjiastuti tentang alat cantrang untuk mematikan ikan, sangat merugikan nelayan.

"Itu sangat mematikan ekonomi nelayan kami. Terpaksa berbagai upaya kami lakukan mulai dari Ombudsman, DPR RI, berdemo, tidak ada tanggapan dari Ibu Susi, sehingga terpaksa kami menghadap Bapak Presiden," ujarnya.

Bambang mengaku saat membahas itu pihaknya sempat berantem dengan Susi di depan Presiden.

"(Pembicaraan) Seru, ada ibu Susi yang orangnya keras, kita juga keras‎. Malah berantem di depan presiden, tapi setelah selesai Presiden menjanjikan Insya Allah akan menyelesaikan masalah ini dengan baik," ujarnya.

Bambang mengatakan, pihaknya ingin waktu transisi lebih panjang yakni sekitar 3 tahun. Namun, Susi justru memberikan waktu larangan tersebut sangat singkat.

"Yang kami inginkan waktu transisi yang lebih panjang. Paling tidak, itu 3 tahun. Sementara ibu Susi memberikan waktu sampai September 2015. Ini agenda yang akan ditengahi oleh presiden. Semoga keinginan kami dipenuhi," ujarnya.

Menurut Bambang, kebijakan dari Ibu Susi terkait larangan cantrang itu tidak ada kompensasinya. Seperti penggantian rugi karena dipastikan tangkapan ikan menurun.

"Ibu Susi melarang penggunaan cantrang, tapi tidak memberikan solusi apa-apa. Ganti rugi kek, atau apa, tidak ada.‎ Kami dipaksa berhenti menggunakan itu, terus kami mau makan apa kalau tidak ada penggantinya. Kami hanya minta waktu pemberlakukan permen ini sampai 3 tahun mendatang. Kami kan harus bayar kredit segala macam," ujarnya. (mdk/rnd)