Follow
Mendagri lakukan pendataan buat bangun RI dari wilayah perbatasan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan segera melakukan pendataan aset pemerintah di seluruh daerah. Hal itu dilakukan guna menunjang pembangunan daerah perbatasan baik dari sisi ekonomi maupun keamanan.
"Program kerja Presiden Joko Widodo membangun dari pinggiran yang kemudian ditingkatkan anggaran dan potensinya. Kemudian memperbaiki perbatasan, karena perbatasan itu juga harus membangun sebagai kawasan perekonomian," kata Tjahjo saat berada dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).
Politikus PDIP ini menambahkan, penguatan di perbatasan Indonesia juga dilakukan TNI-Polri melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Sehingga ini akan menambahkan kekuatannya di lapis perbatasan Tanah Air.
-
Mengapa Pemprov Kaltim menghimpun informasi untuk isu strategis? Kemudian Sekda menjelaskan bahwa Pemprov menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk menentukan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan salah satunya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
-
Apa aset terbesar Menteri Trenggono? Secara rinci kekayaan terbesar, Menteri Trenggono berasal dari kepemilikan aset berupa surat berharga sebesar Rp2,2 triliun.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Apa yang Kementan fokuskan setelah ada Plt. Mentan? Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan layanan dan program kerja pertanian yang ada saat ini tetap berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Sabtu (7/10).
-
Bagaimana cara Kemendagri mendorong Pemda rencanakan gerakan menanam? Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan.
"Apakah batalyonnya di tambah, apakah ditingkatkan dari Korem ke Kodam atau ada tambahan pasukan Kostrad atau Kopassus di daerah, di perbatasan harus ada rudalnya atau ada radarnya untuk memperkuat perbatasan supaya terpadu," jelas Tjahjo.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tito menyebutkan untuk merealisasikan pembangunan tersebut tidaklah mudah, perlu koordinasi yang baik.
Baca Selengkapnya
Keberadaan PLBN merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wilayah perbatasan.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Upacara tersebut diikuti seluruh pegawai dan berlangsung di Kantor BNPP Jakarta.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas mengenai ancaman dan kebutuhan prajurit TNI untuk menjaga perbatasan.
Baca Selengkapnya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN.
Baca Selengkapnya
Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Mendagri menegaskan, kehadiran Presiden Jokowi di PLBN Napan memperkuat bahwa pemerintah konsisten memberi perhatian serius membangun Indonesia dari pinnggiran.
Baca Selengkapnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca Selengkapnya
Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.
Baca Selengkapnya
Hadi menjelaskan saat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumut.
Baca Selengkapnya