Mendagri Soroti APBD Provinsi Minim untuk Wilayah Perbatasan
Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.
Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.
Mendagri Soroti APBD Provinsi Minim untuk Wilayah Perbatasan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran penguatan wilayah perbatasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito karena dari 18 provinsi yang berada di wilayah perbatasan, tercatat hanya tujuh provinsi yang menganggarkan biaya untuk penguatan wilayah.
"Yang 11 (provinsi) mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup sehingga pada waktu buat perencanaan ya ini (penguatan wilayah perbatasan) tidak masuk. Ya akhirnya mengandalkan dari program-program pusat," kata Tito di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).
Menurut Tito, tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tidak merata. Padahal, pengelolaan pemerintahan daerah sangat diperlukan sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat.
“Harusnya yang mengerjakan duluan adalah daerah. Daerah nggak kuat, enggak mampu, baru dikerjakan yang di atasnya, provinsi atau kabupaten," ujarnya.
Tito yang juga bertindak sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan sejak tahun 2020, institusinya telah mendata ke-18 provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Dari hasil pendataan tersebut, tercatat ada 222 kecamatan yang berdekatan di lokasi perbatasan. Pemerintah pun langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.
"Tahun 2020 hingga 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain," ungkap Tito seperti dilansir dari Antara.
Kebutuhan-kebutuhan inilah yang saat ini sedang dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan dana sebesar Rp 6 triliun yang dialirkan ke berbagai badan dan kementerian terkait.
Namun demikian, Tito berharap pemerintah daerah tidak pasif dan hanya menunggu program dari kementerian dan instansi dari pusat.
Melalui rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah ini, Tito berharap BNPP dan pemerintahan daerah bisa saling bekerja sama dalam memperkuat wilayah perbatasan Indonesia.
"Kita tidak ingin seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Kita enggak peduli, negara sebelah lebih peduli, begitu sudah diambil, kita baru memperkuat, kalah duluan. Ini harapan kami," tegas Tito.
