![<br>Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/6/26/1719398818006-34k7qj.jpeg)
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor
Tito bakal menerbitkan surat edaran sebagai dasar hukum penggunaan BTT.
Tito bakal menerbitkan surat edaran sebagai dasar hukum penggunaan BTT.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan pemda menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penyediaan sarana prasaran Pilkada 2024.
Tujuannya agar pemerintah daerah bisa membantu KPU dan Bawaslu dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk Pilkada, khususnya di daerah terpencil.
"Berikutnya peran daerah selain anggaran, masalah sarpras. Belajar pilpres kemarin, saya minta pemda bantu KPU Bawaslu yang enggak punya kantor, enggak punya gudang, sarpras untuk daerah terpencil, di Maluku, di Malut, di pulau-pulau kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu, gunakan yang ada, reguler maupun belanja tak terduga (BTT), gunakan itu," kata Tito dalam Rapat Koordinasi penyelenggara pilkada serentak 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).
Mantan Kapolri ini meminta kepala daerah tidak khawatir menggunakan BTT demi mensukseskan Pilkada 2024. Nantinya, Tito bakal menerbitkan surat edaran sebagai dasar hukum penggunaan BTT.
"Kalau memerlukan dasar hukum saya akan buatkan surat edaran untuk keluarkan BTT, untuk membiayai, yang penting sukses," jelas Tito.
Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas di daerah untuk Pilkada nanti. mendatang. Dia mengingatkan, agar pemda mengakomodir gaji para petugas itu.
"Kemudian satu lagi yang perlu dibiayain yaitu Linmas dan Satpol PP karena Linmas ini jumlahnya besar, Satpol PP 121 ribu (seluruh RI) linmas 1,2 juta (seluruh RI), khusus di Sulawesi, Kalimantan dan Maluku jumlahnya Linmas 177 ribu orang sedangkan Satpol PP lebih kurang 39 ribu. Ini harus dibiayai semua melalui Dinas Kesbang," pungkasnya.
Tito Karnavian, dalam sambutannya menekankan peran strategis Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali merotasi sejumlah jabatan di tubuh Polri.
Baca SelengkapnyaBukan hanya denda, warga juga bisa terkena hukuman pidana paling lama dua bulan.
Baca SelengkapnyaEdy merupakan purnawirawan TNI AD, yang menjabat sebagai Gubernur Riau sejak 27 November 2023.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, Satpol PP hanya diberi tugas mengamankan jalannya acara
Baca SelengkapnyaPilkada serentak di Jabar diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan.
Baca SelengkapnyaBerikut potret ratusan Perwira hingga Tamtama datang ke Mako menghadap Komandan Brimob.
Baca SelengkapnyaAda satu kasus personel yang kini menjadi sorotan, yakni kasus Brigadir TO yang diduga melakukan aksi rudapaksa terhadap seorang mahasiswi.
Baca SelengkapnyaTerlepas dari melanggar aturan, tanda dukungan itu menjadi bukti Prabowo-Gibran dicintai masyarakat.
Baca Selengkapnya