Mendagri serahkan surat usulan Pj Gubernur ke Menko Polhukam

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan surat usulan nama penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah diserahkan kepada Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Dalam usulan itu, Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumut.

"Saya sudah lapor kepada pak Menkopolhukam, sudah diambil alih sama pak Menkopolhukam," ungkapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2).

Tjahjo menambahkan, nantinya Menkopolhukam bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyerahkan surat usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Mereka yang akan lapor kepada presiden, keputusan terserah istana," kata Tjahjo.

Usulan nama Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi polemik. Sebab, dua nama yang bakal mengisi kekosongan jabatan Gubernur itu berstatus sebagai perwira tinggi (pati) Polti aktif.

Sejumlah pihak menilai, anggota Polri/TNI aktif tidak bisa menjadi Pj kepala daerah karena bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kedua UU tersebut menyebutkan, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sah-sah saja pati Polri menjadi Pj Gubernur. Dia menyebut, polisi dengan pangkat Jenderal bintang dua setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon I.

"Bahwa itu boleh memang aturan itu mengatakan setingkat eselon I, memang ada persamaan setingkat eselon I di Polri pangkat berapa ada memang rumusnya itu. Jadi berarti bintang 2 sama dengan eselon I," ujar JK di kantornya, Selasa (30/1).

Namun, dalam kondisi tertentu bisa saja anggota Polri tidak bisa menjadi Pj Gubernur. Misalnya, kata JK, dikhawatirkan terjadinya konflik kepentingan di daerah terkait.

"Itu lah masalah psikologinya di lokal. Tapi secara umum boleh, tinggal kebijakan aja," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Golkar ini menegaskan, keputusan terakhir soal usulan dua nama pati Polri untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara berada di tangan Presiden Joko Widodo. Apakah nantinya Jokowi menyetujui atau sebaliknya menolak, itu hak prerogatif Kepala Negara.

"Ini soal kebijakan jadi biar nanti presiden mengambil kebijakannya," kata JK.