Menengok Kolong Flyover Pasupati Disulap jadi Ruang Publik Ramah Anak, Warga Dipindah ke Rumah Deret

Tiga orang menteri kabinet Merah Putih hadir langsung ke lokasi. Yakni Menko AHY, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penataan di kawasan bawah jalan layang Mochtar Kusumaatmadja (dulu disebut Jalan Pasupati). Tiga Menteri dari Kabinet Merah Putih meninjau langsung proses penataan yang mencakup kawasan pemukiman sekitar.

Tiga Menteri tersebut adalah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimutri Yudhoyono (AHY); Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

AHY berharap penataan yang dilakukan bisa berdampak kepada lingkungan yang bersih dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ia berharap semua pihak bisa menjaga semua fasilitas yang dibenahi.

"Saya senang datang ke sini, dulu banyak sampah sekarang tertata lebih baik dan warga pun terbantu," ujar AHY.

Rencananya, kawasan di bawah jembatan akan difungsikan sebagai ruang publik yang ramah anak, dilengkapi fasilitas olahraga dan hiburan.

Warga Kolong Dipindah ke Rumah Deret

Sebanyak 34 keluarga yang tinggal di bawah jembatan tersebut akan dipindahkan ke lokasi yang lebih layak, lengkap dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja.

Dalam kesempatan itu, para menteri melakukan simbolis penyerahan kunci kepada warga yang akan menempati rumah deret Tamansari.

Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman sudah bertemu dengan warga RW 7, RW 9, dan RW 15, membahas rencana penataan kawasan permukiman di bawah jalan laying.

Menurut dia, ada tiga langkah yang akan dilakukan dalam penataan ini. Pertama, warga miskin ekstrem yang selama ini tinggal di kolong jembatan akan dipindahkan ke Rusunawa Rancaekek. Rusunawa ini memiliki fasilitas lengkap, termasuk perabotan, toilet duduk, dan kipas angin.

"Rusunawa tipe 36 ini kondisinya sangat baik. Saya sudah cek langsung, sehingga warga yang pindah diharapkan bisa merasa nyaman meski sementara," kata Herman.

Warga akan tinggal di rusunawa selama enam bulan hingga satu tahun sambil mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan sesuai minat, seperti menjadi satpam atau membuka usaha.

"Tujuannya agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem dan mampu mandiri, bahkan memiliki rumah sendiri di masa depan," tambah Herman.

Kedua, menata ruang terbuka di bawah Jalan Layang Mochtar Kusumatmadja agar lebih bermanfaat bagi warga. Herman menyebut, area ini akan dilengkapi fasilitas olahraga, taman bermain, hingga ruang hijau yang nyaman untuk berbagai kalangan.

Ketiga, Herman menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang optimal di kawasan tersebut. Ia mengajak warga bersama-sama mewujudkan Tamansari sebagai kelurahan bebas sampah.

“Tidak ada honor dalam kegiatan ini. Semua pihak turun tangan untuk menata lingkungan ini bersama-sama. Warga hanya perlu berkontribusi dalam bentuk tenaga dan dukungan saat kerja bakti,” tegasnya.

Penggunaan Rusun dan Bantuan

Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menjelaskan rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung serta Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengadirkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat khususnya PPKS.

Rusun tersebut diresmikan langsung Agus Harimurti Yudhoyono, Maruarar Sirait, dan Tito Karnavian. Sebanyak 98 kepala keluarga (384 jiwa) menjadi peserta program ini. Mereka terdiri dari 33 keluarga dari Kota Bandung, 15 keluarga dari Kota Cimahi, dan 50 keluarga dari Kabupaten Bandung.

Kedua rusunawa, masing-masing dengan 58 unit, dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain mendapatkan hunian, para peserta akan dilatih sesuai minat dan bakat, serta didampingi untuk menjadi mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.

Koswara menyebut, Pemkot Bandung terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan akan kebutuhan perumahan dan permukiman layak melalui Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah , perguruan tinggi, Baznas, dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas masyarakat PPKS.

“Kami menghadirkan solusi terintegrasi. Program ini tidak hanya menyediakan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk, tetapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar dapat keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Ia mengatakan, selama masa transisi, para peserta menerima bantuan keuangan sebesar Rp840.000 per bulan dari Pemprov Jawa Barat, Rp600.000 per bulan dari Baznas, dan Rp1 juta per keluarga untuk perlengkapan rumah tangga dari Kementerian Sosial.

Peserta juga dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Kami menitipkan agar pelatihan ini benar-benar dijalankan dengan serius sehingga mereka dapat mandiri dan menjalani hidup yang lebih layak,” tambah Bey.

Bey juga menyebut saat ini pemerintah pusat bersama pemprov dan Pemkot Bandung telah mentransformasi kawasan kumuh di bawah Jembatan Pasupati menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka hijau.

Program ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Langkah ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Keberlanjutan program ini memerlukan kolaborasi dan evaluasi berkesinambungan,” tutup Gubernur Bey.

Memanfaatkan CSR Perusahaan

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi semangat gotong royong yang telah terwujud dalam berbagai inisiatif, salah satunya penataan kawasan kolong jembatan Pasupati termasuk pembangunan rumah dari CSR.

"1 November lalu, Agung Sedayu membantu 250 rumah di Tangerang. Di Kalimantan, Berau dan Astra akan membangun rumah bagi masyarakat pada Januari. Gotong royong ini bukan lagi slogan, melainkan sudah menjadi aksi nyata," ujarnya.

Maruarar juga mengungkapkan sejumlah kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan biaya BPHTB dan PBG untuk rakyat kecil, serta penyederhanaan proses perizinan dari 45 hari menjadi 10 hari.

"PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar juga nol persen. Ini adalah bukti nyata perhatian Presiden kepada masyarakat kecil," ucap dia.