MenPAN RB Tanggapi Permintaan Bupati Banyumas Soal OTT KPK

Merdeka.com - Ucapan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) direspons Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

"Jadi kalau ada teman bupati yang bilang 'mbok ya sebelum OTT, kami dipanggil dulu', lah ya percuma ada OTT, karena OTT itu perlu," kata Tjahjo saat menghadiri peresmian MPP di Kabupaten Bekasi, Rabu (17/11).

Tjahjo meminta seluruh pimpinan daerah mulai dari bupati atau wali kota, gubernur dan sekretaris daerah agar mengingatkan untuk menghindari praktik korupsi. Termasuk juga kepada pihak swasta.

"Swasta juga harus hati-hati, saling mengingatkan. Kalau dia tadi ada korupsi, tertangkap tangan, ada proses hukum yang langsung bisa dipecat," katanya.

Saat memberi sambutan kepada para undangan di kegiatan tersebut, Tjahjo mengatakan ada empat tantangan yang kini sedang dihadapi Indonesia. Yakni permasalahan narkoba, radikalisme, bencana alam dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah.

"Memahami area rawan korupsi, mari kita saling mengingatkan. Khususnya terkait perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi dan pajak, legalisme pembelian barang dan jasa, pungli dan jual beli jabatan," ungkapnya.

Masih Tjahjo, kasus korupsi yang ditangani KPK tidak hanya yang bergulir saat ini saja. Tapi juga kasus lama yang proses hukumnya masih berjalan.

"Ini kan KPK mengincar keras. OTT KPK itu pasti sudah cukup dua alat bukti. OTT tidak hari itu juga, tapi juga bisa setahun, dua tahun atau tiga tahun yang lalu," katanya.

Video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein soal OTT KPK viral di media sosial. Pada video yang berdurasi 24 detik itu, Achmad Husein mengatakan seharusnya KPK memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan OTT.