Mensos Risma Minta Kontrol Ketat Penghuni Rusun Sentra Mulya Jaya, Ini Sebabnya

Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menekankan kontrol ketat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tinggal di Rumah Susun Kementerian Sosial (Kemensos) Sentra Mulya Jaya, Jakarta.

"Jadi tetap harus ada kontrol, tetap harus ada," ujar Mensos Risma ditemui dalam kunjungan kerjanya di Jakarta, Rabu (12/4).

Tanggapan Mensos Risma terkait dengan kekhawatiran Penanggung jawab (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap rusun yang terletak di Kompleks RPTC Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang bisa jadi magnet para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari luar daerah masuk ke Jakarta, dan untuk dibuatkan KTP menjadi warga DKI.

Mensos Risma menjelaskan dari total penghuni rusun Sentra Mulya Jaya sebanyak 78 KPM, 77 persen di antaranya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.

Potensi tersebut pernah ditemui Mensos Risma saat menjadi Wali Kota Surabaya. Sebelumnya dia pernah menemukan warga Pulau Madura yang tinggal dan menetap di Jakarta selama puluhan tahun, namun masih dalam situasi pra-sejahtera.

"Nah teori perkotaannya gini, kalau pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, maka itu rawan untuk keamanan, kejahatan. Nah itu mudah sekali diprovokasi jika terjadi sesuatu," ujar dia.

Namun pada saat itu dia tidak bisa melakukan intervensi langsung, sehingga ia menyarankan warga tersebut pindah ke Surabaya agar bisa dilakukan program pemberdayaan.

"Nah caranya, kalau memang itu lurah, camat itu kan, dia nggak bisa minta pindah, kan nggak bisa, setelah yang baru," kata dia.

Sehingga Mensos Risma menekankan perlunya kontrol dalam program pemberdayaan tersebut. Apabila ada KPM beralasan memindahkan sekolah, maka perlu diperiksa lagi kapan surat tersebut masuk dan bagaimana masuknya KK (Kartu Keluarga)-nya.

Program pemberdayaan yang pernah dilakukannya di Surabaya tersebut, salah satunya membuat seorang ibu pra-sejahtera menjadi juragan binatu. Bahkan bisa memberangkatkan umroh cucunya.

Kemudian merespons anak-anak PPKS yang butuh melanjutkan pendidikan, Kemensos bekerja sama dengan perguruan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk menyekolahkan mereka.

"Karena mereka tidak sekolah rawan sekali untuk kriminalitas. Kemudian juga dia bisa mengakses kehidupan. Jadi sekarang kita lagi komunikasikan bersama NU dan Muhammadiyah untuk bisa anak-anaknya sekolah," ujar Mensos Risma.