Mensos Risma: Pemerintah Tidak Bisa Berikan Bantuan Terus Menerus
Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menyatakan pemerintah tidak bisa memberikan bantuan secara terus-menerus kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19. Pasalnya saat ini pemerintah juga mengalami keterbatasan.
Hal itu disampaikannya kala memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kantor Pos Kota Tuban, Jawa Timur, Sabtu (24/7).
"Bantuan yang Bapak Ibu terima untuk meringankan beban karena pembatasan aktivitas. Tapi tidak bisa terus-menerus. Karena pemerintah memiliki keterbatasan," kata Risma.
-
Siapa yang prihatin dengan mahalnya beras? 'Pastinya, kami turut prihatin dan merasakan betul kegelisahan masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu, karena harga beras yang masih mahal. Apalagi, saat ini kita sedang Ramadhan, dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri.
-
Kenapa Risma jarang bagi bansos? 'Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,' kata Risma, dalam sidang sengketa pemilu di MK, Jakarta, Jumat, (5/4).
-
Bagaimana Risma mendekati penerima bansos? 'Misalkan kemarin saya temukan ada anak yatim enggak ada orang tuanya. rumahnya di jurang, itu saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu itu enggak ada orang tuanya, saya harus rayu dia. maukah kamu ikut di tempat kami? jadi, saya datang untuk itu,' ujarnya.
-
Kenapa harga beras masih mahal? Berdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg. Harga beras terpantau masih mahal.
-
Kapan bantuan beras diberikan? Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Selasa (19/3), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun untuk bantuan beras selama 6 bulan hingga Juni 2024.
-
Siapa yang menerima bantuan beras dari Bulog? 'Beras Bantuan Pangan yang dibagikan ini untuk bulan September, kemudian nanti Oktober dan November juga dibagikan dengan jumlah yang sama yaitu 10 kg untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat. Ini dibagikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat jadi akan keluar dari Gudang BULOG setiap bulan sebanyak 210 ribu ton' kata Jokowi.
Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
"Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, maka virus ini akan terus bermutasi. Kita tidak selesai-selesai. Kita tidak bisa menggerakkan ekonomi," jelasnya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu menerangkan, keterbatasan bukan hanya dialami sektor ekonomi melainkan pula pada sektor kesehatan. Jika masyarakat kukuh enggan mendisiplinkan diri, maka hal ini juga bakal merepotkan mereka yang berada di sektor kesehatan.
"Tenaga kesehatan terbatas, alat kesehatan termasuk obat-obatan juga tidak mencukupi, kapasitas rumah sakit terbatas, dan sebagainya. Nah itu yang harus dipikirkan," ujarnya.
Dia mengakui bila bantuan pemerintah 5 kilogram beras untuk satu keluarga per bulan tidak cukup. Risma pun sadar bahwa pemerintah tak sepenuhnya membantu masyarakat. Di mana bantuan itu hanya bersifat meringankan saja.
"Karena memang tujuannya untuk meringankan sebagian beban masyarakat. Itulah kemampuan negara yang mampu diberikan," terangnya.
Ia pun memastikan agar warga bukan hanya menerima bantuan dari pemerintah pusat. Ia mendorong agar mereka juga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
"Meskipun itu bukan persoalan mudah karena keterbatasan anggaran dialami semua instansi. Mau meningkatkan pendapatan dari pajak juga tidak bisa," tutup Risma.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaDua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaBulog akan menyalurkan sekitar 640.000 ton beras yang diberikan kepada 21,37 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan sulitnya pemerintah menjaga keseimbangan harga beras. Sebab, masyarakat akan mengeluh apabila harga beras naik, sementara petani senang.
Baca SelengkapnyaSejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaSejumlah ritel modern melarang pelanggan membeli beras kemasan 5kg lebih dari 2 per harinya.
Baca Selengkapnya