Merasa Dikhianati, Demokrat Lumajang Murka: Pokoknya yang Berhubungan dengan Anies Wajib Ditertibkan
Demokrat menilai keputusan menduetkan Anies-Cak Imin adalah pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang sudah diteken NasDem, PKS, dan Demokrat
Isu Muhaimin Iskandar bakal menjadi bakal cawapres Anies Baswedan menimbulkan reaksi bagi para kader Partai Demokrat di Kabupaten Lumajang.
Merasa Dikhianati, Demokrat Lumajang Murka: Pokoknya yang Berhubungan dengan Anies Wajib Ditertibkan
Ramai-Ramai Copot Baliho
Kader Partai Demokrat di Kabupaten Lumajang merespons kabar Anies diduetkan dengan Cak Imim. Mereka melakukan aksi penurunan baliho yang menampilkan gambar Anies Bawesdan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jum’at siang (1/9).
Baliho tersebut memuat gambar Anies dan AHY yang bersanding dengan seragam biru Demokrat. Di bagian bawah baliho, memuat foto pengurus Demokrat Aceh. Pada bagian tengah terdapat tulisan 'Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik’.
Sejumlah baliho juga dicopot hingga robek sebagai bentuk kekecewaan para kader Demokrat.
Ketua DPC Partai Demokrat Lumajang, Idris Marzuqi mengatakan, penurunan ratusan baliho tersebut merupakan bentuk kekecewaan para kader terhadap keputusan sepihak Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
"Pokoknya yang ada gambar mas Anies Baswedan ditertibkan. Karena Partai Demokrat merasa dikhianati dan penentuan cawapres tanpa ada instruksi bersama mitra kami yang ada di DPP."
Kata Idris saat dikonfirmasi di sela-sela pencopotan baliho di sekitar wilayah Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang.
@merdeka.com
Penurunan tersebut juga merupakan instruksi dari Kantor DPP Partai Demokrat. Pihaknya juga menginstruksikan untuk mencopot seluruh baliho bergambar Anies AHY di Kabupaten Lumajang.
"Ada ratusan banner, targetnya hari ini semua kader pengurus saya instruksikan untuk menurunkan baliho," ujar Idris
Idris juga menegaskan seluruh sarana promosi mulai dari baliho, banner hingga postingan di media sosial partai untuk men-take down semua gambar yang berhubungan dengan Anies Baswedan.
"Pokoknya yang berhubungan dengan adanya Anies Baswedan hukumnya wajib ditertibkan ataupun diamankan," kata Idris.
20 Baliho Anies-AHY Batal Dipasang di Sulsel
Pengurus Demokrat di Sulsel juga menurunkan baliho bergambar Anies dan AHY pasca Surya Paloh menduetkan mantan gubernur DKI itu dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Tak hanya itu, spanduk yang sempat mereka pesan sebelumnya juga batal dipasang.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis mengatakan ratusan baliho bergambar capres Anies Baswedan yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mulai diturunkan.
"Kalau penurunan baliho Pak Anies sudah dilakukan sejak Kamis malam. Itu seluruh Indonesia. Termasuk di Sulsel," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (1/9).
Anggota DPRD Sulsel ini menyebut penurunan baliho tersebut tanpa instruksi dari DPP atau DPD Partai Demokrat. Tetapi dilakukan secara spontanitas oleh kader karena ada keputusan sepihak yang dilakukan Anies serta Partai NasDem.
"Mereka spontanitas menurunkan baliho yang ada gambar Anies. Belum ada instruksi dari DPP soal langkah selanjutnya," bebernya.
Januar menyayangkan sikap Anies yang mengambil keputusan sepihak tanpa mengajak komunikasi Partai Demokrat. Padahal, dirinya dalam waktu dekat akan menyebar baliho bergambar dirinya dan Anies Baswedan.
"Saya sudah desain setidaknya 20 baliho bergambar Anies yang akan saya sebar. Tapi karena ada keputusan ini tidak jadi saya pasang," sebutnya.
Januar menyebut politik saat ini sangat dinamis. Untuk itu, dirinya menunggu kepastian siapa capres-cawapres yang akan diusung partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono ini.
"Saat ini kami menunggu arahan selanjutnya dari DPP terkait sikap Partai Demokrat," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai, keputusan tersebut bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang sudah diteken NasDem, PKS, dan Demokrat.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,” kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Selain piagam kerja sama, Riefky menyebut, keputusan Surya Paloh itu mengkhianati mandat yang sudah diberikan kepada Anies untuk memimpin Koalisi Perubahan. Sebelumnya, Surya Paloh mempersilakan Anies menentukan sendiri cawapresnya.
