Moeldoko Klaim Warga Rempang Banyak yang Sadar Salah Beli & Tertipu Akhirnya Serahkan Lahan ke Pemerintah
Moeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Warga Kampung Tua Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menolak direlokasi karena proyek Eco City Rempang.
Moeldoko Klaim Warga Rempang Banyak yang Sadar Salah Beli & Tertipu Akhirnya Serahkan Lahan ke Pemerintah
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ikut mengomentari kisruh yang muncul setelah warga Kampung Tua Rempang melakukan perlawanan menolak relokasi. Perlawanan berujung bentrok warga dan polisi.
Moeldoko mengatakan kondisi terkini soal penanganan konflik Rempang yakni, pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas). Ada dua model penyelesaian yang ditempuh yakni dengan pendekatan yudisial dan non yudisial.
"Pemerintah sudah membentuk satgas untuk menyelesaikan dengan baik. Intinya bahwa kalau kita melihat ada dua penyelesaian yudisial oleh satgas itu, tapi juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan non yudisial."
Kata Moeldoko, usai meninjau Pelabuhan Sanur, di Denpasar Selatan, Jumat (22/9).
@merdeka.com
Dalam kacamatanya, sebenarnya dalam hal pemanfaatan lahan di Kampung Tua tersebut, ada masyarakat yang salah membeli. Mereka yang sadar ada kesalahan itu, klaimnya, telah secara sadar menyerahkan lahan tersebut ke pemerintah.
"Karena ternyata, banyak dari teman-teman yang secara sadar, memahami, bahwa dia telah salah membeli, akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti dibicarakan antara mereka dengan pihak yang berkaitan," ujar Moeldoko.
"Jadi, saya pikir masyarakat yang memang salah membeli atau tertipu dan seterusnya, sebaiknya menyerahkan saja. Karena pada akhirnya nantinya akan terlihat mana sebenarnya, yang siapa nanti yang jual," lanjut Moeldoko.
Tak Perlu Pengerahan Massa
Dia tak sepakat jika permasalahan semacam ini berujung pada pengerahan massa untuk melakukan perlawanan.
"Memang ada yang maksa dengan perlawanan, bisa kita lihat perlawanan ada yang menggunakan massa dan seterusnya. Saya imbau untuk tidak perlu itu. Tidak perlu, karena ini untuk kepentingan yang lebih besar," dalih mantan Panglima TNI ini.
Namun demikian, dia juga menyadari, ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
"Memang kita sering begitu, sering ada persoalan-persoalan yang tidak berkomunikasi lebih awal. Sehingga tahunya masyarakat mungkin kok tahu-tahu ada kegiatan begini dan seterusnya. Ini memang sekali lagi teman-teman sekalian, kalau urusan komunikasi kita sering mengucapkan mudah tetapi sering praktik di lapangannya tidak seperti itu."
Kata Moeldoko.
@merdeka.com
KSP sendiri, lanjut Moeldoko, juga melakukan puaya pendekatan. Dalam upaya tersebut dijelaskan pula bahwa apa yang dilakukan pemerintah pada dasarnya demi kepentingan masyarakat. Klaim Moeldoko, komunikasi yang dibangun KSP membuat masyarakat sadar dan memahi, kemudian menyerahkan lahannya.
"Udahlah, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, sebaiknya daripada berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum dan (seterusnya), akhirnya banyak yang menyerahkan," klaim Moeldoko.
