Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Mahfud MD Jelaskan Duduk Perkara Konflik di Pulau Rempang Batam hingga Berujung Ricuh

Mahfud mengatakan warga Rempang sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan

bentrokan di pulau rempang
Mahfud MD Jelaskan Duduk Perkara Konflik di Pulau Rempang Batam hingga Berujung Ricuh
Mahfud MD Jelaskan Duduk Perkara Konflik di Pulau Rempang Batam hingga Berujung Ricuh (©merdeka.com)

Mahfud mengatakan warga Rempang sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan

Mahfud MD Jelaskan Duduk Perkara Konflik di Pulau Rempang Batam hingga Berujung Ricuh

Mahfud MD Jelaskan Duduk Perkara Konflik di Pulau Rempang Batam hingga Berujung Ricuh

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi. 

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi. 

Sayangnya, informasi soal kesepakatan dan ganti rugi tidak tersampaikan maksimal ke seluruh warga.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
Mahfud mengatakan, hal ini yang diduga dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk memprovokasi warga sehingga bentrokan pun terjadi.

Mahfud mengatakan, hal ini yang diduga dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk memprovokasi warga sehingga bentrokan pun terjadi.

"Nah, itu yang kemudian belum terinformasikan sehingga orang-orang yang apa, ya ada provokatornya juga, buktinya 8 orang ditangkap, nah itu kan tidak pernah anda beritakan bahwa mereka akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pantai, dapat 500 meter," 

tutur Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Mahfud meminta aparat penegak hukum menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang secara hati-hati. Dia juga meminta agar kesepakatan yang sudah diambil untuk disosialisasikan.

Mahfud MD Jelaskan Duduk Perkara Konflik di Pulau Rempang Batam hingga Berujung Ricuh

"Bahwa ada yang keberatan, tidak setuju atau apa, ada yang memprovokasi. Oleh sebab itu, saya berharap kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-hati menangani ini," ujar Mahfud.

"Lalu demonya meledak tanggal 7 sehingga ada 8 orang, yang sekarang diamankan karena diduga memprovokasi dan diduga tidak punya kepentingan dengan tempat itu," sambungnya.

Mahfud pun menjelaskan kesepakatan yang dimaksud. Menurutnya, warga bersedia pindah dengan ganti rugi berupa tanah 500 meter persegi, dibangunkan rumah tipe 45, dan uang senilai Rp 120 juta per kepala keluarga (KK).

Mahfud pun menjelaskan kesepakatan yang dimaksud. Menurutnya, warga bersedia pindah dengan ganti rugi berupa tanah 500 meter persegi, dibangunkan rumah tipe 45, dan uang senilai Rp 120 juta per kepala keluarga (KK).

Kesepakatan itu diambil pada Rabu tanggal 6 Agustus 2023 antara warga, pemerintah daerah, DPRD, dan pengembang. Menurutnya, 80 persen warga menyetujui kesepakatan tersebut.

"Penghuni di sana itu sudah ada kesepakatan tanggal 6. Tanggal 6 itu apa? Satu diadakan relokasi. Setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi dan dibangunkan rumah dengan ukuran (tipe) 45 sebesar Rp 120 juta setiap kepala keluarga," tuturnya.

Kemudian, warga diberikan uang tunggu sebelum direlokasi dimana setiap per kepala keluarga mendapatkan Rp1.034.000. Menurutnya, warga sudah memperoleh ganti rugi yang besar.

"Diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah yang itu, masing-masing Rp 1 juta. Nah semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu, yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80 persen sudah setuju semua," tutur Mahfud.

Mahfud MD Jelaskan Duduk Perkara Konflik di Pulau Rempang Batam hingga Berujung Ricuh

Mahfud mencatat ada 1.200 kepala keluarga (KK) yang akan direlokasi ke tanah seluas 2.000 hektare.

"Jadi yang masuk dalam MoU itu 17.500 hektare yang akan dipakai investasi itu, untuk pengembangan usaha itu. Sebesar 2.000 hektare dan 1.200 KK dari situ diberi tadi ganti rugi, relokasi dan sebagainya," terang Mahfud.

Sebelumnya, aparat gabungan TNI, Polri dan BP Batam dikabarkan memaksa masuk ke kampung adat masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis 7 September 2023.

Bentrokan antara aparat dan warga yang menolak pun tidak dapat dihindari. Aparat mulai masuk pada pukul 10.00 WIB pagi ini. Ribuan warga menunggu di Jembatan 4, Pulau Rempang, Kota Batam.

"Aparat memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok tata bata di Pulau Rempang," kata Bobi, seorang warga Rempang.

Bobi mengatakan, warga sampai saat ini masih menolak aktivitas apapun dari tim gabungan selama jaminan kampung mereka terjaga dari pengusuran belum dipastikan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
M
Reporter
    Muhammad Genantan Saputra
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK

Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Bentrokan Pulau Rempang
Panglima TNI Jamin Tak Ada Pengerahan Prajurit ke Pulau Rempang: Enggak Usah Takut
Panglima TNI Jamin Tak Ada Pengerahan Prajurit ke Pulau Rempang: Enggak Usah Takut

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta warga Pulau Rempang tidak perlu khawatir dengan kehadiran prajurit TNI.

TNI
Ganjar: Di Tangan Rakyat, Penguasa Bisa Tumbang
Ganjar: Di Tangan Rakyat, Penguasa Bisa Tumbang

Ganjar menegaskan perlunya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan tidak memprovokasi konflik.

Ganjar Pranowo
Bahlil Pastikan Tidak Ada Warga Rempang yang Direlokasi ke Pulau Galang
Bahlil Pastikan Tidak Ada Warga Rempang yang Direlokasi ke Pulau Galang

Kesepakatan itu didapatnya setelah Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang.

Bentrokan Pulau Rempang
Mahfud Jawab Tudingan Anwar soal Konflik Kepentingan saat Jabat Ketua MK
Mahfud Jawab Tudingan Anwar soal Konflik Kepentingan saat Jabat Ketua MK

Hakim Anwar Usman dipecat dari jabatannya usai terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Mahfud Md
Penilaian Pakar Hukum Pidana Atas Kasus Pulau Rempang
Penilaian Pakar Hukum Pidana Atas Kasus Pulau Rempang

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

pulau Rempang Galang
Bocoran Bahlil Ada Tangan Asing Biang Kerok Rempang
Bocoran Bahlil Ada Tangan Asing Biang Kerok Rempang

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut ada keterlibatan dari negara asing dalam konflik Pulau Rempang.

berita video
Daftar 12 Wilayah Rawan Konflik Saat Pemilu di Papua
Daftar 12 Wilayah Rawan Konflik Saat Pemilu di Papua

Temuan 12 daerah rawan konflik ini berdasarkan hasil pemetaan Polda Papua.

Papua
Menko Luhut Akui Pendekatan Pemerintah Atasi Konflik Rempang Kurang Pas
Menko Luhut Akui Pendekatan Pemerintah Atasi Konflik Rempang Kurang Pas

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Luhut Pandjaitan
Polisi Bantah Panggil Ustaz Abdul Somad Terkait Bentrok Pulau Rempang
Polisi Bantah Panggil Ustaz Abdul Somad Terkait Bentrok Pulau Rempang

Pandra menyampaikan selama pemeriksaan terhadap Burhan selaku saksi, berjalan dengan lancar.

Bentrokan Pulau Rempang
Menteri Bahlil Janji Tak akan Bongkar Makam Leluhur di Pulau Rempang
Menteri Bahlil Janji Tak akan Bongkar Makam Leluhur di Pulau Rempang

Pemerintah terus berupaya agar warga Pulau Rempang bisa direlokasi.

Pualu Rempang
Dukungan untuk Cawapres Gibran Terus Mengalir
Dukungan untuk Cawapres Gibran Terus Mengalir

Relawan perkuat dukungan di Kepulauan Riau, Riau dan Jawa Timur.

Gibran Rakabuming Raka