Follow
NasDem minta Pansel KPK ketemu Kabareskrim soal capim jadi tersangka
Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, salah seorang Calon Pimpinan (Capim) KPK memiliki catatan merah karena tersandung kasus pidana dan telah menjadi tersangka. Budi pun mendesak agar Pansel KPK mengkaji lagi Capim KPK tersebut.
Menanggapi itu, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella meminta pansel KPK berkomunikasi dengan Bareskrim Polri terkait persoalan tersebut. "Siapa yang nama yang disebutkan tidak terbuka, perlu dikomunikasikan. Diminta pendapatnya sebelum capim bekerja, jangan setelah institusi bekerja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, harus dikoordinasikan," kata Rio di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).
Lanjut dia, informasi yang jelas dari Kabareskrim sangat penting. Sebab, sebelumnya Pansel KPK meminta bantuan Polri untuk menelusuri rekam jejak capim tersebut.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
"Kalau dipake kenapa? Enggak kenapa? Agar tidak menimbulkan kegaduhan," pungkas dia.
Menurutnya, jika semua masalah terbuka di awal. Nanti nama-nama capim KPK yang dipilih Presiden Joko Widodo tersebut bakal lebih mudah untuk dikaji di DPR.
"Mudah-mudahan hari Senin diberikan presiden, semoga tidak ada persoalan," pungkas dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara
Baca Selengkapnya
Masyarakat menginginkan KPK menjadi lembaga hukum pemberantasan korupsi yang independen dan profesional.
Baca Selengkapnya
KPK akan memanggil Cak Imin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI
Baca Selengkapnya
Pansel Capim KPK mengaku sudah melakukan upaya jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Tim penyidik KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan Cak Imin sebelum deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin
Baca Selengkapnya
Usai diperiksa, Cak Imin menegaskan mendukung penuh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
tes tertulis diselenggarakan di Pusdiklat Kemensetneg, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (31/7)
Baca Selengkapnya
Kedatangan Kombes Irwan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
KPK sedianya memanggil Cak Imin, Selasa 5 September 2023. Namun, dari pihak Cak Imin meminta agar pemanggilan tersebut dijadwalkan ulang.
Baca Selengkapnya
Polda Jawa Tengah membenarkan informasi keberangkatan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menuju Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Selengkapnya
Pihaknya membutuhkan aspirasi terkait proses seleksi capim dan dewas KPK
Baca Selengkapnya