Ngototnya pemerintah takkan minta maaf soal kasus '65

Merdeka.com - Meski sudah didesak sejumlah pihak, pemerintah sepertinya tetap pada keputusannya untuk tidak meminta maaf atas terjadinya tragedi kemanusiaan pada 1965. Bahkan, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan, pihaknya tidak sedikit pun terpikir untuk minta maaf.

"Tidak pernah kita terpikir untuk meminta maaf. Mungkin wording akan datang penyesalan yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu yang menjadi sejarah kelam bangsa ini. Berharap ini tidak terulang lagi," kata Luhut di Simposium Nasional 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan', di Hotel Arya Duta, Senin (18/4).

Luhut menjelaskan, dengan diselenggarakannya simposium ini, pemerintah ingin menuntaskan semua pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Termasuk peristiwa 1965.

"Kita ingin ini sebagai bangsa besar, menyelesaikan masalah kita. Ini mungkin adalah sejarah kelam bangsa kita dari masa lalu, kita harus tuntaskan," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu pelaku sejarah 1965, Letjen (Purn) Sintong Pandjaitan menyangsikan jumlah korban tewas pada 1965 sebanyak 500 ribu orang, sebagaimana banyak disebut banyak kalangan.

Sintong yang pada tahun 1965 bertugas sebagai Komandan RPKAD di Pati, Jawa Tengah mengatakan, jumlahnya tidak sebanyak itu.

"Ini sebetulnya yang perlu kita kaji kembali ahli-ahli yang ada tapi tak turun ke bawah. Mulai dari budaya, apa itu, semua omong kosong," kata dalam simposium yang sama.

Dia menjelaskan, angka 500 ribu itu merupakan laporan yang diterima Presiden Soekarno terkait buronan PKI yang meninggal. Namun, lanjut dia, Tim Pencari Fakta (TPF) yang dipimpin Mayjen (purn) Sumarno menyatakan, korban mencapai 80 ribu.

Jumlah tersebut, kata Sitong, didapatkan setelah TPF melakukan pemeriksaan ke lokasi. Angka 500 ribu itu yang masuk ke telinga Presiden Soekarno pertama kali.

"Jadi TPF yang dipimpin Pak Sumarno menyatakan 80 ribu. Habis itu Bung Karno tanya, kira-kira 500 ribulah itu. Inilah laporan pertama yang katakan sampai 500 ribu yang dianggap benar," paparnya.

Lebih lanjut, Sintong mengakui jika TNI menangkap sejumlah kader PKI untuk diinterogasi, di mana kader yang aktif dieksekusi, sementara yang pasif ditahan.

"Sampai 5.000 orang dari mana kita kasih makan gak mungkin hanya kita cari yang tokoh-tokohnya saja," katanya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa 1965.

"Nanti kita pelajari. Tapi seperti yang tadi dijelaskan Pak Sintong, itu perlu juga dicermati bahwa jumlah yang meninggal dalam peristiwa (1965) itu angkanya jauh dari pada apa yang kita sebutkan selama ini," ujarnya. (mdk/bal)