Follow
Panglima TNI seharusnya tak umbar masalah dengan Kemhan ke publik
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai Panglima TNI tak perlu terkesan 'curhat' terkait peraturan Menhan No 28 tahun 2015. Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut Permenhan ini memotong kewenangannya dalam memantau alur perencanaan pembelanjaan alutsista di masing-masing matra. Termasuk soal pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 yang menjadi polemik karena pernah ditolak oleh Presiden Joko Widodo.
Mahyudin menilai seharusnya terkait hal ini Panglima TNI cukup membahas hal ini secara tertutup dengan Menteri Pertahanan sehingga tak perlu mengungkapnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR.
"Ya dibicarakanlah, dikoordinasikan, nggak usah dibicarakan di luarlah, di internal aja. Selesaikan di internal mereka sajalah," kata Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/2).
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
-
Bagaimana Panglima TNI memperkuat hubungan pertahanan? Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, kedua angkatan bersenjata memperluas interaksi profesional dan hubungan antar masyarakat melalui kunjungan tingkat tinggi secara berkala, mengikuti kursus, pertukaran profesional, dan latihan bilateral dan multilateral.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 oleh TNI AU kembali menjadi sorotan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra termasuk helikopter AW 101. Gatot mengatakan keluarnya peraturan Menhan No 28 tahun 2015 ini membatasi kewenangannya.
Gatot mengeluhkan aturan ini menghapus kewenangan seorang Panglima TNI untuk memantau alur perencanaan pembelanjaan alutsista di masing-masing matra. Dengan Permenhan No 28 tahun 2015, kewajiban TNI hanya membuat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, polemik pembelian helikopter AW 101 hanyalah sebuah hal kecil. Meski begitu, sebagai Menko Polhukam dirinya berkewajiban menertibkan singgungan antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan tersebut.
"Itu tanggung jawab saya sebagai menteri koordinator untuk nanti saya akan tertibkan kembali," kata Wiranto di Kantornya, Rabu (8/2).
Wiranto meyakini tidak ada perbedaan pendapat berarti antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan terkait keluhan Panglima TNI terkait Permenhan yang dianggap memangkas kewenangan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Wiranto menilai sebenarnya keduanya memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan kebutuhan alat pertahanan. Terkait pembelian alutsista, kata Wiranto, semangat keduanya yakni untuk menangkal setiap ancaman negara yang berubah setiap waktu.
Dikatakan Wiranto, setiap anggaran yang dipakai untuk kebutuhan alutsista akan diukur berdasarkan kebutuhan, termasuk sudah diatur melalui perencanaan yang matang.
"Sementara ini saya punya satu pendapat sebenarnya perbedaan itu tidak ada," ujarnya. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca Selengkapnya
Biasanya rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan memang bersifat tertutup karena menyangkut rahasia dan keamanan negara.
Baca Selengkapnya
Sehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran tidak menyarankan Menhan Prabowo Subianto mundur.
Baca Selengkapnya
Saat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan tidak ada pembicaraan seputar cawapres maupun Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud Md memberikan arahan kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam agar tetap netral
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca Selengkapnya
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnya