PBNU dan PP Muhammadiyah ajak rakyat tidak saling bermusuhan di tahun politik
Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambangi PP Muhammadiyah. Adapun dua ketua umum serta para pengurus saling bertatap muka, dan melakukan pertemuan secara tertutup.
Pertemuan keduanya di Gedung PP Muhammadiyah, diawali oleh makan malam. Ada 4 kesimpulan yang dihasilkan kedua ormas Islam terbesar besar itu, yang langsung ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, mengatakan, kedua belah pihak menyadari pentingnya kedaulatan dan kemajuan bangsa dan negara. Karenanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyepakati beberapa hal.
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
-
Siapa pendiri NU dan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya. NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi puritanisme. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912.
-
Siapa Ketua Umum PBNU pertama? Hasan Basri Sagipodin atau yang akrab disapa Hasan Gipo merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pertama.
-
Siapa yang mendirikan NU dan Muhammadiyah? NU atau Nahdlatul Ulama, didirikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Surabaya pada 31 Januari 1926. Sementara itu, Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912.
-
Dimana pertemuan berlangsung? Kunjungan ini diterimanya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Senin (22/4) kemarin.
-
Apa perbedaan utama NU dan Muhammadiyah? NU merupakan organisasi yang menganut paham Islam Sunni yang mengikuti tradisi keagamaan yang telah ada sejak masa kolonial. Mereka menghargai dan menghormati tradisi-tradisi keagamaan seperti tahlil, doa arwah, dan ziarah kubur. Di sisi lain, Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih puritan dan lebih menekankan pada ibadah yang benar dan tegas dalam kerangka yang sederhana, dengan menekankan pentingnya pemahaman ajaran agama yang murni.
"Satu, berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami. Bersamaan dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa," ucap Helmy di lokasi, Rabu (31/10/2018).
Yang kedua, masih kata dia, kedua belah pihak, mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan.
"Dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban. Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia," jelas Helmy.
Sementara itu, di tempat yang sama, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti, menyampaikan poin ketiga, yaitu, meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya.
"Komunikasi dan kerjasama tersebut sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia," tegas Abdul.
Kemudian, masih kata dia, untuk poin terakhir, menyinggung masuknya tahun politik, di mana semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik.
"Kontestasi politik diharapkan berlangsung damai, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara. Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin kemudian mengungkap pesan Ma'ruf Amin untuk PBNU.
Baca SelengkapnyaGus Yahya merespons perihal ketidakhadiran Cak Imin atas undangan dari panitia khusus bentukan PBNU pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaPKB sebagai partai politik dan PBNU sebagai organisasi masyarakat tidak bisa saling intervensi satu sama lain.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin yakin konflik PKB dan PBNU segera selesai.
Baca SelengkapnyaWapres meminta PKB dan PBNU seharusnya tidak berkonflik karena telah memiliki tugas yang berbeda.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres di Jalan Diponegoro
Baca SelengkapnyaMa'ruf mengatakan seharusnya kedua lembaga tersebut tidak saling mengintervensi
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, kedatangannya ke rumah dinas wakil presiden untuk mengundang langsung Ma'ruf Amin acara Muktamar PKB.
Baca SelengkapnyaRapat Pleno PBNU memerintahkan dua kader senior untuk menuntaskan permasalahan dengan PKB.
Baca SelengkapnyaWarga Nahdliyin yang tergabung komunitas Jaringan Nahdliyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) prihatin terhadap kisruh PBNU dan PKB.
Baca SelengkapnyaMa’ruf Amin mengingatkan seharusnya kedua lembaga tidak boleh saling intervensi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy bertemu dengan panitia khusus yang mengurus hubungan antara PBNU dengan PKB.
Baca Selengkapnya