PDIP Usul Pemerintah Tetapkan KKB sebagai Gerakan Separatis

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai gerakan separatis. Supaya pemerintah bisa mengambil langkah jauh lebih serius untuk menghadapinya.

"Kami sangat berduka atas korban korban yang telah terjadi. Tetapi kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme yang harusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara," ujar Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (18/4).

Hal tersebut menanggapi gejolak di Papua setelah satu prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin gugur. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sampai menaikkan status siaga tempur.

Menurut Hasto, dengan menetapkan KKB sebagai kelompok separatis, maka pemerintah bisa menggunakan seluruh instrumennya. Mulai dari diplomasi internasional sampai pendekatan ke masyarakat.

"Baik melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri, kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh tokoh masyarakat, ke gereja, kemudian kelompok adat, dan kemudian mengedepankan apa yang dilakukan Pak Jokowi pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak hak wilayah atas tanah adat, membangun design bagi masa depan," ujar Hasto.

Menurut Hasto, melalui instruksi Presiden Joko Widodo dijabarkan lewat menteri pertahanan, Panglima TNI, harus serius mengurangi korban dan melakukan operasi yang bersifat khusus. PDIP memberikan dukungan kepada pemerintah.

"Tetapi ini kan hal hal yang variabelnya itu sangat banyak. Ada domestik, ada internasional sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu," ujar Hasto.