Follow
'Pemberantasan Korupsi Tak Efektif Bila Sistem Politik Berbiaya Mahal Tidak Diubah'
Merdeka.com - Akar masalah korupsi di Indonesia dinilai karena sistem politik yang berkonsekuensi biaya yang mahal. Pemegang kekuasaan akan rentan dari praktik korupsi karena sistem pemilihan pengisian jabatan publik mensyaratkan modal biaya besar.
"Selama sistem politik, terutama sistem pemilihan untuk pengisian jabatan publik (presiden, DPR, DPD, kepala daerah, dll) masih seperti sekarang, yang mensyaratkan modal biaya besar, maka selamanya kekuasan akan rentan dari praktik korupsi," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, kepada wartawan, Jumat (7/1).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca Selengkapnya
Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Peringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca Selengkapnya
Kemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.
Baca Selengkapnya
"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca Selengkapnya
Burhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Korupsi di tanah air tidak akan berkurang jika suap menyuap tidak diberantas. Sebab, suap menyuap dilakukan dan dimulai dari berbagai tingkatan.
Baca Selengkapnya